Kasus Hambalang, KPK Panggil Menpora Andi Mallarangeng Hari Ini
Fajar Pratama - detikNews
Kamis, 24/05/2012 06:22 WIB
Jakarta KPK pagi ini memanggil Menpora Andi Mallarangeng. Politisi
Demokrat itu akan diperiksa terkait penyelidikan kasus pembangunan sport
center di Hambalang, Bogor.
Surat pemanggilan Andi telah dilayangkan pada Selasa kemarin. Andi akan
diperiksa mengenai pengadaan sport center yang dibangun dengan anggaran
dari kementerian yang dipimpinnya.
"Dia akan dimintai keterangan terkait proses pengadaan sport center
itu," tutur Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (24/5/2012).
Andi sendiri siap memenuhi panggilan itu. "Insya Allah saya akan hadir
untuk memberikan keterangan yang diperlukan," kata Andi melalui pesan
singkatnya, Selasa, 22 Mei 2012.
Nama Andi disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus ini oleh mantan
Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin serta sejumlah saksi
lain di persidangan. Mereka menyebut rapat pembahasan proyek Hambalang
dihadiri oleh Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Mahyudin dilakukan di
ruangan Andi. Saat itu, Nazaruddin menyatakan kepada Andi bahwa
sertifikat tanah untuk proyek Hambalang telah diselesaikan.
Nazaruddin juga mengaku disuruh Anas Urbaningrum yang saat ini menjadi
Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengurus sertifikat tanah proyek
Hambalang. Menurut Nazaruddin, Anas saat itu bertanya siapa anggota
Fraksi Partai Demokrat yang bisa membantu mengurus masalah tanah ini.
Nazaruddin pun menjawab bahwa anggota Komisi II dari Fraksi Partai
Demokrat, Ignatius Mulyono, bisa mengurusnya karena dekat dengan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.
http://news.detik.com/read/2012/05/24/062210/1923350/10/kasus-hambalang-kpk-panggil-menpora-andi-mallarangeng-hari-ini?n990102mainnews
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Rabu, 23 Mei 2012
[Koran-Digital] Menkum Soal Grasi Corby: Presiden Tak Pernah Permisif pada Kasus Narkoba
Menkum Soal Grasi Corby: Presiden Tak Pernah Permisif pada Kasus Narkoba
Indra Subagja - detikNews
Kamis, 24/05/2012 09:18 WIB
Jakarta Menkum Amir Syamsuddin meminta agar pemberian grasi kepada
Schapelle Corby tidak diartikan sebagai sikap pemerintah yang melunak
pada kasus narkotika. Pemerintah tetap berkomitmen memberantas narkoba.
Grasi bagi Corby sepenuhnya bagian dari upaya diplomasi.
"Apa yang saya kemukakan itulah sejujurnya yang saya ketahui dan yakini.
Tidak pernah presiden kita permisif pada kasus narkoba," terang Amir
saat berbincang, Kamis (24/5/2012).
Amir menerangkan, tidak banyak yang tahu diplomasi pengurangan hukuman
telah menyelamatkan banyak WNI yang terancam hukuman berat bahkan mati
di negara negara sahabat seperti Saudi dan Malaysia.
"Pengurangan hukuman oleh MA maupun grasi oleh presiden telah ditanggapi
positif negara-negara sahabat tersebut dan hasilnya adalah puluhan WNI
telah selamat dari hukuman yang berat bahkan termasuk hukuman mati,"
jelasnya.
Amir pun mempersilakan mengecek soal keputusan pemerintah tersebut
dengan pengalaman yang didapat Humprey Djemat, pengacara yang ditunjuk
pemerintah membantu WNI yang terancam hukuman mati di Saudi dan Malaysia.
"Sebagai contoh grasi 6 orang WN Malaysia telah disambut dengan
dibebaskannya belasan orang yang telah dihukum berat dan mati di
Malaysia sedangkan pengurangan hukuman kepada seorang WN Saudi telah
berbuah pengampunan hukuman mati beberapa WNI di Saudi," jelasnya.
http://news.detik.com/read/2012/05/24/091802/1923441/10/menkum-soal-grasi-corby-presiden-tak-pernah-permisif-pada-kasus-narkoba
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Indra Subagja - detikNews
Kamis, 24/05/2012 09:18 WIB
Jakarta Menkum Amir Syamsuddin meminta agar pemberian grasi kepada
Schapelle Corby tidak diartikan sebagai sikap pemerintah yang melunak
pada kasus narkotika. Pemerintah tetap berkomitmen memberantas narkoba.
Grasi bagi Corby sepenuhnya bagian dari upaya diplomasi.
"Apa yang saya kemukakan itulah sejujurnya yang saya ketahui dan yakini.
Tidak pernah presiden kita permisif pada kasus narkoba," terang Amir
saat berbincang, Kamis (24/5/2012).
Amir menerangkan, tidak banyak yang tahu diplomasi pengurangan hukuman
telah menyelamatkan banyak WNI yang terancam hukuman berat bahkan mati
di negara negara sahabat seperti Saudi dan Malaysia.
"Pengurangan hukuman oleh MA maupun grasi oleh presiden telah ditanggapi
positif negara-negara sahabat tersebut dan hasilnya adalah puluhan WNI
telah selamat dari hukuman yang berat bahkan termasuk hukuman mati,"
jelasnya.
Amir pun mempersilakan mengecek soal keputusan pemerintah tersebut
dengan pengalaman yang didapat Humprey Djemat, pengacara yang ditunjuk
pemerintah membantu WNI yang terancam hukuman mati di Saudi dan Malaysia.
"Sebagai contoh grasi 6 orang WN Malaysia telah disambut dengan
dibebaskannya belasan orang yang telah dihukum berat dan mati di
Malaysia sedangkan pengurangan hukuman kepada seorang WN Saudi telah
berbuah pengampunan hukuman mati beberapa WNI di Saudi," jelasnya.
http://news.detik.com/read/2012/05/24/091802/1923441/10/menkum-soal-grasi-corby-presiden-tak-pernah-permisif-pada-kasus-narkoba
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] ARIS ANANTA: Ukuran Kekayaan Nasional
Ukuran Kekayaan Nasional PDF Print
Thursday, 24 May 2012
Pasar keuangan dunia, termasuk Asia Tenggara, guncang lagi. Akankah
pasar keuangan dunia jatuh drastis lagi seperti pada 2009? Kita ingat
bahwa krisis global pada 2009 segera secara cepat menjalar ke seluruh
dunia garagara bangkrutnya Lehman Brothers di Amerika Serikat.
Kini ada kemungkinan pemerintah Yunani akan bangkrut, dan diikuti dengan
kebangkrutan negara lain seperti Spanyol, Italia, dan Portugal.
Kebangkrutan empat negara ini dapat mengguncang perekonomian Eropa yang
kemudian berdampak pada perekonomian dunia. Kalau pada 2009 Indonesia
dapat menghindar dari dampak yang luar biasa dari krisis global, akankah
Indonesia mampu mengulangi prestasi ini?
Pada 2009, ketika banyak negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi
yang dahsyat, bahkan banyak yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif,
pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menurun sedikit,masih mencapai
4,5%.Kalau krisis global (yang kedua, setelah yang pertama pada 2009)
benar-benar terjadi tahun ini, bisakah pertumbuhan ekonomi dipertahankan
pada 4,5% atau bahkan lebih?
Namun, tulisan ini tidak akan membahas berapa persen pertumbuhan ekonomi
Indonesia kalau krisis global kedua benar-benar terjadi. Ada hal yang
jauh lebih penting untuk diperhatikan dalam memahami perekonomian
Indonesia: benarkah pertumbuhan ekonomi pengukur utama pembangunan
ekonomi kita? Saat ini sudah makin banyak ekonom di dunia yang merasakan
kekecewaan pada pertumbuhan ekonomi sebagai pengukur utama pembangunan
ekonomi.
Para ekonom dunia seperti Joseph Stiglitz,Amartya Sen, dan Jean-Paui
Fitoussi pada 2009 telah menghasilkan laporan yang menyarankan
alternatif pengukuran pembangunan ekonomi—bukan dengan pertumbuhan
ekonomi. OECD (organisasi ekonomi negara kaya),yang dibentuk pada 1961
dengan tujuan melanggengkan pertumbuhan ekonomi di negara anggota
mereka,pun sejak 2010 telah menggunakan 11 indikator,bukan hanya
pertumbuhan ekonomi, untuk mengukur kemajuan perekonomian mereka.
Bulan depan,Juni 2012,Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan
menyelenggarakan konferensi mengenai Pembangunan yang Berkelanjutan
(Sustainable Development) di Rio de Janeiro, Brasilia. Pada konferensi
yang juga disebut dengan Rio+20 Conference pada 2012 akan disampaikan
hasil penelitian mengenai kekayaan nasional yang inklusif (inclusive
wealth).
Dalam laporan ini diperlihatkan ketidakpuasan para penulis terhadap
indikator konvensional seperti produksi domestik bruto (gross domestic
product) yang hanya melihat sisi produksi. Produk domestik bruto
merupakan pengukuran jangka pendek. Mungkin saja suatu saat pendapatan
tinggi, tetapi tidak berkelanjutan. Karena itu,mereka menyatakan
perlunya mengukur kekayaan suatu negara, bukan sekadar pendapatan.
Mereka memberi contoh, ada negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi,
tetapi sumber daya alamnya habis dengan cepat.Kalau kita mengukur
keberhasilan pembangunan ekonomi dengan kekayaan, negara itu tidak perlu
berbangga dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi karena kekayaan
mereka (dalam hal ini sumber daya alam) habis dengan cepat. Banyak
negara, termasuk Indonesia,yang bangga dengan sumber daya alam mereka.
Mereka "pasarkan" sumber daya alam itu ke pasar dunia agar menarik
investasi di sumber daya alam. Akibatnya, investasi asing meningkat luar
biasa. Ekspor sumber daya alam meningkat dengan amat cepat.Pertumbuhan
ekonomi melaju. Sialnya, suatu saat, sumber daya alam itu habis,dan
masyarakat di negara itu tidak dapat lagi menikmati sumber daya alam
yang berlimpah karena telah habis diekspor.
Di pihak lain, pengukuran kekayaan memperhatikan apa yang terjadi
sekarang dan masa mendatang.Pembangunan ekonomi bukan mempercepat
pertumbuhan ekonomi masa kini tanpa memperhatikan apa yang terjadi di
masa depan, untuk generasi anakcucu- cicit. Dalam laporan yang sedang
disiapkanuntukkonferensiPBB pada Juni itu terdapat empat macam modal
untuk mengukur kekayaan.
Pertama,modal alam, yang mencakup semua sumber daya alam,tanah,dan
lingkungan. Kedua, modal konvensional, yaitu modal yang diproduksi
seperti bangunan dan mesin. Ketiga, modal manusia, yang terdiri atas
berbagai hal seperti pendidikan dan kesehatan.Keempat, modal sosial yang
mencakup berbagai hal seperti kelembagaan dan jaringan kerja.
Empat modal tersebut harus diukur untuk mengetahui kekayaan suatu
daerah/negara. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, statistik
kekayaan per kapita harus digunakan untuk mengganti statistik pendapatan
per kapita; dan kenaikan kekayaan menjadi pengganti pertumbuhan ekonomi.
Laporantersebutakanmenggambarkan jumlah dan perubahan kekayaan 20 negara
di dunia,yang mencakup 72% dari seluruh pendapatan nasional di dunia dan
56% penduduk dunia selama19 tahun.
Brasil dan India, sebagai contoh,mengalami pertumbuhan ekonomi yang
cepat, tetapi dengan biaya yang besar pula selama 1990–2008. Pada masa
itu modal alam menurun dengan 25% di Brasil dan 31% di India. Indonesia
belum termasuk negara yang dibahas dalam laporan tersebut.Ada baiknya,
Indonesia mengambil inisiatif untuk segera menghitung kekayaan Indonesia
pada tingkat nasional, provinsi, dan kota/ kabupaten. Statistik ini
dapat digunakan untuk pengganti pendapatan nasional.
Dengan kata lain,kemajuan pembangunan Indonesia diukur dengan
peningkatan kekayaan dan kekayaan per kapita, bukan pertumbuhan
pendapatan dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, dalam usaha
mengurangi dampak negatif krisis global kedua yang mungkin terjadi,
Indonesia tidak perlu berfokus pada pertumbuhan pendapatan nasional.
Sebaliknya, Indonesia sebaiknya menitikberatkan pada peningkatan
kekayaan (yang diukur dengan empat modal tadi).
Krisis keuangan dan ekonomi dunia ini justru dapat digunakan sebagai
momentum yang tepat untuk mengganti pengukuran pembangunan ekonomi di
Indonesia. Pergantian pengukuran ini juga berarti pergantian kebijakan
pembangunan ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Kita tidak perlu
kaget dan marah kalau dengan statistik kekayaan ini ternyata pembangunan
Indonesia tidak sehebat yang dibayangkan dengan statistik pendapatan
nasional.
Kita memang sedih, tetapi statistik ini akan lebih mampu memperlihatkan
apa yang telah terjadi sehingga perekonomian Indonesia dapat maju secara
berkelanjutan.● ARIS ANANTA Ekonom-Demografer
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497506/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Thursday, 24 May 2012
Pasar keuangan dunia, termasuk Asia Tenggara, guncang lagi. Akankah
pasar keuangan dunia jatuh drastis lagi seperti pada 2009? Kita ingat
bahwa krisis global pada 2009 segera secara cepat menjalar ke seluruh
dunia garagara bangkrutnya Lehman Brothers di Amerika Serikat.
Kini ada kemungkinan pemerintah Yunani akan bangkrut, dan diikuti dengan
kebangkrutan negara lain seperti Spanyol, Italia, dan Portugal.
Kebangkrutan empat negara ini dapat mengguncang perekonomian Eropa yang
kemudian berdampak pada perekonomian dunia. Kalau pada 2009 Indonesia
dapat menghindar dari dampak yang luar biasa dari krisis global, akankah
Indonesia mampu mengulangi prestasi ini?
Pada 2009, ketika banyak negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi
yang dahsyat, bahkan banyak yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif,
pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menurun sedikit,masih mencapai
4,5%.Kalau krisis global (yang kedua, setelah yang pertama pada 2009)
benar-benar terjadi tahun ini, bisakah pertumbuhan ekonomi dipertahankan
pada 4,5% atau bahkan lebih?
Namun, tulisan ini tidak akan membahas berapa persen pertumbuhan ekonomi
Indonesia kalau krisis global kedua benar-benar terjadi. Ada hal yang
jauh lebih penting untuk diperhatikan dalam memahami perekonomian
Indonesia: benarkah pertumbuhan ekonomi pengukur utama pembangunan
ekonomi kita? Saat ini sudah makin banyak ekonom di dunia yang merasakan
kekecewaan pada pertumbuhan ekonomi sebagai pengukur utama pembangunan
ekonomi.
Para ekonom dunia seperti Joseph Stiglitz,Amartya Sen, dan Jean-Paui
Fitoussi pada 2009 telah menghasilkan laporan yang menyarankan
alternatif pengukuran pembangunan ekonomi—bukan dengan pertumbuhan
ekonomi. OECD (organisasi ekonomi negara kaya),yang dibentuk pada 1961
dengan tujuan melanggengkan pertumbuhan ekonomi di negara anggota
mereka,pun sejak 2010 telah menggunakan 11 indikator,bukan hanya
pertumbuhan ekonomi, untuk mengukur kemajuan perekonomian mereka.
Bulan depan,Juni 2012,Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan
menyelenggarakan konferensi mengenai Pembangunan yang Berkelanjutan
(Sustainable Development) di Rio de Janeiro, Brasilia. Pada konferensi
yang juga disebut dengan Rio+20 Conference pada 2012 akan disampaikan
hasil penelitian mengenai kekayaan nasional yang inklusif (inclusive
wealth).
Dalam laporan ini diperlihatkan ketidakpuasan para penulis terhadap
indikator konvensional seperti produksi domestik bruto (gross domestic
product) yang hanya melihat sisi produksi. Produk domestik bruto
merupakan pengukuran jangka pendek. Mungkin saja suatu saat pendapatan
tinggi, tetapi tidak berkelanjutan. Karena itu,mereka menyatakan
perlunya mengukur kekayaan suatu negara, bukan sekadar pendapatan.
Mereka memberi contoh, ada negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi,
tetapi sumber daya alamnya habis dengan cepat.Kalau kita mengukur
keberhasilan pembangunan ekonomi dengan kekayaan, negara itu tidak perlu
berbangga dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi karena kekayaan
mereka (dalam hal ini sumber daya alam) habis dengan cepat. Banyak
negara, termasuk Indonesia,yang bangga dengan sumber daya alam mereka.
Mereka "pasarkan" sumber daya alam itu ke pasar dunia agar menarik
investasi di sumber daya alam. Akibatnya, investasi asing meningkat luar
biasa. Ekspor sumber daya alam meningkat dengan amat cepat.Pertumbuhan
ekonomi melaju. Sialnya, suatu saat, sumber daya alam itu habis,dan
masyarakat di negara itu tidak dapat lagi menikmati sumber daya alam
yang berlimpah karena telah habis diekspor.
Di pihak lain, pengukuran kekayaan memperhatikan apa yang terjadi
sekarang dan masa mendatang.Pembangunan ekonomi bukan mempercepat
pertumbuhan ekonomi masa kini tanpa memperhatikan apa yang terjadi di
masa depan, untuk generasi anakcucu- cicit. Dalam laporan yang sedang
disiapkanuntukkonferensiPBB pada Juni itu terdapat empat macam modal
untuk mengukur kekayaan.
Pertama,modal alam, yang mencakup semua sumber daya alam,tanah,dan
lingkungan. Kedua, modal konvensional, yaitu modal yang diproduksi
seperti bangunan dan mesin. Ketiga, modal manusia, yang terdiri atas
berbagai hal seperti pendidikan dan kesehatan.Keempat, modal sosial yang
mencakup berbagai hal seperti kelembagaan dan jaringan kerja.
Empat modal tersebut harus diukur untuk mengetahui kekayaan suatu
daerah/negara. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, statistik
kekayaan per kapita harus digunakan untuk mengganti statistik pendapatan
per kapita; dan kenaikan kekayaan menjadi pengganti pertumbuhan ekonomi.
Laporantersebutakanmenggambarkan jumlah dan perubahan kekayaan 20 negara
di dunia,yang mencakup 72% dari seluruh pendapatan nasional di dunia dan
56% penduduk dunia selama19 tahun.
Brasil dan India, sebagai contoh,mengalami pertumbuhan ekonomi yang
cepat, tetapi dengan biaya yang besar pula selama 1990–2008. Pada masa
itu modal alam menurun dengan 25% di Brasil dan 31% di India. Indonesia
belum termasuk negara yang dibahas dalam laporan tersebut.Ada baiknya,
Indonesia mengambil inisiatif untuk segera menghitung kekayaan Indonesia
pada tingkat nasional, provinsi, dan kota/ kabupaten. Statistik ini
dapat digunakan untuk pengganti pendapatan nasional.
Dengan kata lain,kemajuan pembangunan Indonesia diukur dengan
peningkatan kekayaan dan kekayaan per kapita, bukan pertumbuhan
pendapatan dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, dalam usaha
mengurangi dampak negatif krisis global kedua yang mungkin terjadi,
Indonesia tidak perlu berfokus pada pertumbuhan pendapatan nasional.
Sebaliknya, Indonesia sebaiknya menitikberatkan pada peningkatan
kekayaan (yang diukur dengan empat modal tadi).
Krisis keuangan dan ekonomi dunia ini justru dapat digunakan sebagai
momentum yang tepat untuk mengganti pengukuran pembangunan ekonomi di
Indonesia. Pergantian pengukuran ini juga berarti pergantian kebijakan
pembangunan ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Kita tidak perlu
kaget dan marah kalau dengan statistik kekayaan ini ternyata pembangunan
Indonesia tidak sehebat yang dibayangkan dengan statistik pendapatan
nasional.
Kita memang sedih, tetapi statistik ini akan lebih mampu memperlihatkan
apa yang telah terjadi sehingga perekonomian Indonesia dapat maju secara
berkelanjutan.● ARIS ANANTA Ekonom-Demografer
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497506/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] TAJUK, Pengembang Kecil Terancam Punah
TAJUK, Pengembang Kecil Terancam Punah PDF Print
Thursday, 24 May 2012
Pengembang skala kecil yang selama ini berkonsentrasi membangun rumah
tipe 21 dan 22 terancam punah. Pengembang perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah itu sudah kesulitan mendapatkan pembiayaan dari
perbankan menyusul aturan pemerintah yang tidak memperkenalkan lagi
pembangunan tipe rumah kecil di bawah tipe 36.
Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2011
mengenai perumahan dan pemukiman yang mengatur soal batas ukuran rumah
sederhana yang boleh dibangun minimal rumah tipe 36. Fakta di
lapangan,sejumlah pengembang skala kecil di wilayah Tangerang mulai
kebingungan, bagaimana mengatasi dampak dari kebijakan pembangunan rumah
tipe 36 itu?
Selama ini, pengembang yang membangun rumah tipe kecil dilepas dengan
harga pada kisaran Rp70 juta hingga Rp80 juta. Rumah seharga tersebut
termasuk laris manis karena harganya terjangkau oleh masyarakat yang
berpenghasilan rendah. Selain nilai cicilan sekitar Rp600.000 hingga
Rp750.000, uang muka juga masih terjangkau yang dipatok antara Rp15 juta
hingga Rp23 juta.
Dengan aturan baru yang sudah diberlakukan sejak awal tahun
ini,pengembang skala kecil gigit jari dan memutar otak bagaimana bisa
tetap survive.Pasalnya,harga jual rumah tipe 36 melonjak mencapai angka
di atas Rp100 juta,sementara batas kredit pemilikan rumah (KPR) yang
disalurkan perbankan tidak berubah,tetap pada kisaran Rp60 juta hingga
Rp65 juta,bahkan perbankan mulai ogah menyalurkan kredit yang mendapat
subsidi bunga.
Dampaknya, uang muka yang harus ditanggung konsumen menggelembung
menjadi sekitar Rp40 juta lebih dan biaya cicilan pun ikut melonjak.
Selama ini,konsumen untuk perumahan di bawah tipe 36 adalah masyarakat
yang berpenghasilan antara Rp1,9 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.Untuk
mengumpulkan uang muka hingga Rp40 juta sungguh pasti sulit. Belum lagi
menyisihkan pendapatan sebesar Rp1 juta per bulan untuk cicilan semakin
susah di tengah biaya hidup yang makin tinggi.
Pemberlakuan kebijakan di bidang perumahan itu pun digugat Asosiasi
Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan
masyarakat berpenghasilan rendah.Mereka mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU No 1 Tahun 2011 tersebut yang dinilai
menyulitkan pengembang berskala kecil bertumbuh dan menutup peluang bagi
masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
Bukan hanya dari kalangan pengembang dan konsumen yang mengkritisi
kebijakan tersebut. Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera, era
1978–1993) Cosmas Batubara pun angkat bicara. Cosmas menilai Menpera
Djan Faridz telah salah kaprah karena sibuk mengurusi desain hingga
teknis. Fungsi utama menpera adalah membangun dan menjaga jalur
koordinasi dengan lembaga yang terkait dengan perumahan agar semua
seiring dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Namun, Menpera Djan Faridz merasa tak ada yang janggal dengan kebijakan
perumahan itu. Misi pemerintah adalah menyediakan rumah tinggal yang
memenuhi standar fisik bangunan sehingga bisa menjadi sarana interaksi
anggota keluarga yang melahirkan suasana sehat lahir dan batin dengan
lingkungan yang baik.Djan menegaskan,rumah tipe 36 lebih sehat dari
rumah tipe yang lebih kecil.
Alasan Menpera sangat logis, tetapi kemampuan finansial masyarakat bawah
tak bisa mendukung untuk membeli rumah tipe 36, sementara rumah murah
seharga Rp25 juta yang dijanjikan pemerintah masih terus diliputi
masalah, di antaranya terganjal penyediaan lahan dan birokrasi
pemerintah daerah yang rumit.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497508/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Thursday, 24 May 2012
Pengembang skala kecil yang selama ini berkonsentrasi membangun rumah
tipe 21 dan 22 terancam punah. Pengembang perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah itu sudah kesulitan mendapatkan pembiayaan dari
perbankan menyusul aturan pemerintah yang tidak memperkenalkan lagi
pembangunan tipe rumah kecil di bawah tipe 36.
Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2011
mengenai perumahan dan pemukiman yang mengatur soal batas ukuran rumah
sederhana yang boleh dibangun minimal rumah tipe 36. Fakta di
lapangan,sejumlah pengembang skala kecil di wilayah Tangerang mulai
kebingungan, bagaimana mengatasi dampak dari kebijakan pembangunan rumah
tipe 36 itu?
Selama ini, pengembang yang membangun rumah tipe kecil dilepas dengan
harga pada kisaran Rp70 juta hingga Rp80 juta. Rumah seharga tersebut
termasuk laris manis karena harganya terjangkau oleh masyarakat yang
berpenghasilan rendah. Selain nilai cicilan sekitar Rp600.000 hingga
Rp750.000, uang muka juga masih terjangkau yang dipatok antara Rp15 juta
hingga Rp23 juta.
Dengan aturan baru yang sudah diberlakukan sejak awal tahun
ini,pengembang skala kecil gigit jari dan memutar otak bagaimana bisa
tetap survive.Pasalnya,harga jual rumah tipe 36 melonjak mencapai angka
di atas Rp100 juta,sementara batas kredit pemilikan rumah (KPR) yang
disalurkan perbankan tidak berubah,tetap pada kisaran Rp60 juta hingga
Rp65 juta,bahkan perbankan mulai ogah menyalurkan kredit yang mendapat
subsidi bunga.
Dampaknya, uang muka yang harus ditanggung konsumen menggelembung
menjadi sekitar Rp40 juta lebih dan biaya cicilan pun ikut melonjak.
Selama ini,konsumen untuk perumahan di bawah tipe 36 adalah masyarakat
yang berpenghasilan antara Rp1,9 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.Untuk
mengumpulkan uang muka hingga Rp40 juta sungguh pasti sulit. Belum lagi
menyisihkan pendapatan sebesar Rp1 juta per bulan untuk cicilan semakin
susah di tengah biaya hidup yang makin tinggi.
Pemberlakuan kebijakan di bidang perumahan itu pun digugat Asosiasi
Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan
masyarakat berpenghasilan rendah.Mereka mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU No 1 Tahun 2011 tersebut yang dinilai
menyulitkan pengembang berskala kecil bertumbuh dan menutup peluang bagi
masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
Bukan hanya dari kalangan pengembang dan konsumen yang mengkritisi
kebijakan tersebut. Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera, era
1978–1993) Cosmas Batubara pun angkat bicara. Cosmas menilai Menpera
Djan Faridz telah salah kaprah karena sibuk mengurusi desain hingga
teknis. Fungsi utama menpera adalah membangun dan menjaga jalur
koordinasi dengan lembaga yang terkait dengan perumahan agar semua
seiring dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Namun, Menpera Djan Faridz merasa tak ada yang janggal dengan kebijakan
perumahan itu. Misi pemerintah adalah menyediakan rumah tinggal yang
memenuhi standar fisik bangunan sehingga bisa menjadi sarana interaksi
anggota keluarga yang melahirkan suasana sehat lahir dan batin dengan
lingkungan yang baik.Djan menegaskan,rumah tipe 36 lebih sehat dari
rumah tipe yang lebih kecil.
Alasan Menpera sangat logis, tetapi kemampuan finansial masyarakat bawah
tak bisa mendukung untuk membeli rumah tipe 36, sementara rumah murah
seharga Rp25 juta yang dijanjikan pemerintah masih terus diliputi
masalah, di antaranya terganjal penyediaan lahan dan birokrasi
pemerintah daerah yang rumit.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497508/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] Kabinet Anas Menguasai Senayan
Kabinet Anas Menguasai Senayan PDF Print
Thursday, 24 May 2012
JAKARTA– DPP Partai Demokrat melakukan rotasi besarbesaran di tubuh
Fraksi Partai Demokrat DPR. Rotasi tampak pada perubahan sebagian posisi
kepemimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR kini dijabat Nurhayati Ali Assegaf. Dia
menggantikan Mohammad Jafar Hafsah. Jafar dialihtugaskan menjadi ketua
Fraksi Partai Demokrat MPR. Perombakan juga dilakukan pada beberapa alat
kelengkapan DPR.Posisi wakil ketua Komisi I DPR yang semula diisi Hayono
Isman kini ditempati Ramadhan Pohan. Ramadhan sebelumnya merupakan
anggota Komisi II DPR.Hayono sendiri menjadi wakil ketua Badan Kerja
Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR.
Pergeseran juga terjadi di Komisi III. Benny Kabur Harman yang semula
menjabat sebagai ketua komisi digantikan Gede Pasek Suardika yang
sebelumnya anggota Komisi II DPR. Benny kini ditempatkan sebagai wakil
ketua Komisi VI DPR. Di Komisi VII juga terjadi perubahan. Posisi ketua
Komisi VII DPR yang sebelumnya ditempati Teuku Riefki Harsya kini
diduduki Sutan Bathoegana Siregar.
Sutan sebelumnya adalah anggota Komisi VII. Begitu pun di Komisi IX DPR.
Anggota Komisi IX Nova Riyanti Yusuf kini menjadi wakil ketua Komisi IX
menggantikan Ahmad Nizar Syihab. Komisi X DPR yang sebelumnya diketuai
Mahyuddin kini dipimpin Agus Hermanto. Komisi XI DPR yang sebelumnya
diketuai Achsanul Qasasi saat ini dipimpin Timo Pangerang.
Sementara Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPR Mirwan Amir digantikan
Djoko Udjianto. Rotasi ini menunjukan Kabinet Anas Urbaningrum di
Senayan semakin mendominasi. Indikasinya Nurhayati dulu adalah tim
suksesnya Anas di kongres Bandung. Sekretaris Jenderal DPP Partai
Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, rotasi ini merupakan
penyegaran di tubuh fraksinya.
Penyegaran fraksi sebagai kepanjangan tangan DPP bertujuan membuat
kinerjanya lebih optimal dan progresif.Menurut Ibas, dirinya
menyampaikan langsung rotasi di tubuh fraksi mewakili Ketua Umum DPP
Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Ini (rotasi) hal yang sangat wajar
dan dilakukan partai lain. Demokrat memberi kesempatan 2,5 tahun kepada
fraksi untuk bekerja. Penyegaran ini dilakukan secara keseluruhan demi
pemerataan kesempatan. Evaluasi fraksi dilakukan setiap tahun mencakup
kinerja dan loyalitas kader," terangnya.
Ibas mengharapkan, rotasi ini membuat Fraksi Partai Demokrat akan lebih
efektif melanjutkan kerja-kerja politik yang positif. Sementara
itu,Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan,
posisi barunya ini merupakan amanah yang harus dijawab dengan kerja
cerdas, keras, dan ikhlas.
Dia berjanji akan terus melanjutkan dan meningkatkan berbagai program
fraksi. "Soliditas Fraksi Partai Demokrat merupakan prioritas. Kita juga
punya agenda penting untuk mengawal pemenangan Pemilu 2014. Namun,
rotasi ini tidak ada kaitannya dengan rumor pencalonan Ibu Ani Yudhoyono
menjadi presiden," tegasnya. Menurut dia, rotasi ini sudah lama
direncanakan. Namun partai mencari waktu yang tepat.
Dirinya sebagai kader harus siap jika partai menghendaki apa pun,
termasuk mengemban tugas sebagai ketua fraksi. Sekretaris Fraksi Partai
Demokrat DPR Saan Mustopa mengungkapkan, alasan mendasar dilakukannya
rotasi adalah soal profesionalisme. Dia menilai Nurhayati memiliki
kapasitas yang memadai. Hal ini sekaligus merupakan bentuk keberpihakan
dan komitmen partai terhadap kepemimpinan perempuan di parlemen.
"Kita tidak hanya berwacana terhadap kepentingan perempuan. Penunjukan
ketua fraksi merupakan usulan DPP Partai Demokrat yang sudah
dikonsultasikan ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (Susilo Bambang
Yudhoyono)," jelasnya. Saan menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Jafar Hafsah yang telah menunjukkan kinerja sangat baik selama ini.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497531/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Thursday, 24 May 2012
JAKARTA– DPP Partai Demokrat melakukan rotasi besarbesaran di tubuh
Fraksi Partai Demokrat DPR. Rotasi tampak pada perubahan sebagian posisi
kepemimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR kini dijabat Nurhayati Ali Assegaf. Dia
menggantikan Mohammad Jafar Hafsah. Jafar dialihtugaskan menjadi ketua
Fraksi Partai Demokrat MPR. Perombakan juga dilakukan pada beberapa alat
kelengkapan DPR.Posisi wakil ketua Komisi I DPR yang semula diisi Hayono
Isman kini ditempati Ramadhan Pohan. Ramadhan sebelumnya merupakan
anggota Komisi II DPR.Hayono sendiri menjadi wakil ketua Badan Kerja
Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR.
Pergeseran juga terjadi di Komisi III. Benny Kabur Harman yang semula
menjabat sebagai ketua komisi digantikan Gede Pasek Suardika yang
sebelumnya anggota Komisi II DPR. Benny kini ditempatkan sebagai wakil
ketua Komisi VI DPR. Di Komisi VII juga terjadi perubahan. Posisi ketua
Komisi VII DPR yang sebelumnya ditempati Teuku Riefki Harsya kini
diduduki Sutan Bathoegana Siregar.
Sutan sebelumnya adalah anggota Komisi VII. Begitu pun di Komisi IX DPR.
Anggota Komisi IX Nova Riyanti Yusuf kini menjadi wakil ketua Komisi IX
menggantikan Ahmad Nizar Syihab. Komisi X DPR yang sebelumnya diketuai
Mahyuddin kini dipimpin Agus Hermanto. Komisi XI DPR yang sebelumnya
diketuai Achsanul Qasasi saat ini dipimpin Timo Pangerang.
Sementara Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPR Mirwan Amir digantikan
Djoko Udjianto. Rotasi ini menunjukan Kabinet Anas Urbaningrum di
Senayan semakin mendominasi. Indikasinya Nurhayati dulu adalah tim
suksesnya Anas di kongres Bandung. Sekretaris Jenderal DPP Partai
Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, rotasi ini merupakan
penyegaran di tubuh fraksinya.
Penyegaran fraksi sebagai kepanjangan tangan DPP bertujuan membuat
kinerjanya lebih optimal dan progresif.Menurut Ibas, dirinya
menyampaikan langsung rotasi di tubuh fraksi mewakili Ketua Umum DPP
Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Ini (rotasi) hal yang sangat wajar
dan dilakukan partai lain. Demokrat memberi kesempatan 2,5 tahun kepada
fraksi untuk bekerja. Penyegaran ini dilakukan secara keseluruhan demi
pemerataan kesempatan. Evaluasi fraksi dilakukan setiap tahun mencakup
kinerja dan loyalitas kader," terangnya.
Ibas mengharapkan, rotasi ini membuat Fraksi Partai Demokrat akan lebih
efektif melanjutkan kerja-kerja politik yang positif. Sementara
itu,Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan,
posisi barunya ini merupakan amanah yang harus dijawab dengan kerja
cerdas, keras, dan ikhlas.
Dia berjanji akan terus melanjutkan dan meningkatkan berbagai program
fraksi. "Soliditas Fraksi Partai Demokrat merupakan prioritas. Kita juga
punya agenda penting untuk mengawal pemenangan Pemilu 2014. Namun,
rotasi ini tidak ada kaitannya dengan rumor pencalonan Ibu Ani Yudhoyono
menjadi presiden," tegasnya. Menurut dia, rotasi ini sudah lama
direncanakan. Namun partai mencari waktu yang tepat.
Dirinya sebagai kader harus siap jika partai menghendaki apa pun,
termasuk mengemban tugas sebagai ketua fraksi. Sekretaris Fraksi Partai
Demokrat DPR Saan Mustopa mengungkapkan, alasan mendasar dilakukannya
rotasi adalah soal profesionalisme. Dia menilai Nurhayati memiliki
kapasitas yang memadai. Hal ini sekaligus merupakan bentuk keberpihakan
dan komitmen partai terhadap kepemimpinan perempuan di parlemen.
"Kita tidak hanya berwacana terhadap kepentingan perempuan. Penunjukan
ketua fraksi merupakan usulan DPP Partai Demokrat yang sudah
dikonsultasikan ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (Susilo Bambang
Yudhoyono)," jelasnya. Saan menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Jafar Hafsah yang telah menunjukkan kinerja sangat baik selama ini.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497531/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Langganan:
Postingan (Atom)