Kasus Hambalang, KPK Panggil Menpora Andi Mallarangeng Hari Ini
Fajar Pratama - detikNews
Kamis, 24/05/2012 06:22 WIB
Jakarta KPK pagi ini memanggil Menpora Andi Mallarangeng. Politisi
Demokrat itu akan diperiksa terkait penyelidikan kasus pembangunan sport
center di Hambalang, Bogor.
Surat pemanggilan Andi telah dilayangkan pada Selasa kemarin. Andi akan
diperiksa mengenai pengadaan sport center yang dibangun dengan anggaran
dari kementerian yang dipimpinnya.
"Dia akan dimintai keterangan terkait proses pengadaan sport center
itu," tutur Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (24/5/2012).
Andi sendiri siap memenuhi panggilan itu. "Insya Allah saya akan hadir
untuk memberikan keterangan yang diperlukan," kata Andi melalui pesan
singkatnya, Selasa, 22 Mei 2012.
Nama Andi disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus ini oleh mantan
Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin serta sejumlah saksi
lain di persidangan. Mereka menyebut rapat pembahasan proyek Hambalang
dihadiri oleh Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Mahyudin dilakukan di
ruangan Andi. Saat itu, Nazaruddin menyatakan kepada Andi bahwa
sertifikat tanah untuk proyek Hambalang telah diselesaikan.
Nazaruddin juga mengaku disuruh Anas Urbaningrum yang saat ini menjadi
Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengurus sertifikat tanah proyek
Hambalang. Menurut Nazaruddin, Anas saat itu bertanya siapa anggota
Fraksi Partai Demokrat yang bisa membantu mengurus masalah tanah ini.
Nazaruddin pun menjawab bahwa anggota Komisi II dari Fraksi Partai
Demokrat, Ignatius Mulyono, bisa mengurusnya karena dekat dengan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.
http://news.detik.com/read/2012/05/24/062210/1923350/10/kasus-hambalang-kpk-panggil-menpora-andi-mallarangeng-hari-ini?n990102mainnews
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Rabu, 23 Mei 2012
[Koran-Digital] Menkum Soal Grasi Corby: Presiden Tak Pernah Permisif pada Kasus Narkoba
Menkum Soal Grasi Corby: Presiden Tak Pernah Permisif pada Kasus Narkoba
Indra Subagja - detikNews
Kamis, 24/05/2012 09:18 WIB
Jakarta Menkum Amir Syamsuddin meminta agar pemberian grasi kepada
Schapelle Corby tidak diartikan sebagai sikap pemerintah yang melunak
pada kasus narkotika. Pemerintah tetap berkomitmen memberantas narkoba.
Grasi bagi Corby sepenuhnya bagian dari upaya diplomasi.
"Apa yang saya kemukakan itulah sejujurnya yang saya ketahui dan yakini.
Tidak pernah presiden kita permisif pada kasus narkoba," terang Amir
saat berbincang, Kamis (24/5/2012).
Amir menerangkan, tidak banyak yang tahu diplomasi pengurangan hukuman
telah menyelamatkan banyak WNI yang terancam hukuman berat bahkan mati
di negara negara sahabat seperti Saudi dan Malaysia.
"Pengurangan hukuman oleh MA maupun grasi oleh presiden telah ditanggapi
positif negara-negara sahabat tersebut dan hasilnya adalah puluhan WNI
telah selamat dari hukuman yang berat bahkan termasuk hukuman mati,"
jelasnya.
Amir pun mempersilakan mengecek soal keputusan pemerintah tersebut
dengan pengalaman yang didapat Humprey Djemat, pengacara yang ditunjuk
pemerintah membantu WNI yang terancam hukuman mati di Saudi dan Malaysia.
"Sebagai contoh grasi 6 orang WN Malaysia telah disambut dengan
dibebaskannya belasan orang yang telah dihukum berat dan mati di
Malaysia sedangkan pengurangan hukuman kepada seorang WN Saudi telah
berbuah pengampunan hukuman mati beberapa WNI di Saudi," jelasnya.
http://news.detik.com/read/2012/05/24/091802/1923441/10/menkum-soal-grasi-corby-presiden-tak-pernah-permisif-pada-kasus-narkoba
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Indra Subagja - detikNews
Kamis, 24/05/2012 09:18 WIB
Jakarta Menkum Amir Syamsuddin meminta agar pemberian grasi kepada
Schapelle Corby tidak diartikan sebagai sikap pemerintah yang melunak
pada kasus narkotika. Pemerintah tetap berkomitmen memberantas narkoba.
Grasi bagi Corby sepenuhnya bagian dari upaya diplomasi.
"Apa yang saya kemukakan itulah sejujurnya yang saya ketahui dan yakini.
Tidak pernah presiden kita permisif pada kasus narkoba," terang Amir
saat berbincang, Kamis (24/5/2012).
Amir menerangkan, tidak banyak yang tahu diplomasi pengurangan hukuman
telah menyelamatkan banyak WNI yang terancam hukuman berat bahkan mati
di negara negara sahabat seperti Saudi dan Malaysia.
"Pengurangan hukuman oleh MA maupun grasi oleh presiden telah ditanggapi
positif negara-negara sahabat tersebut dan hasilnya adalah puluhan WNI
telah selamat dari hukuman yang berat bahkan termasuk hukuman mati,"
jelasnya.
Amir pun mempersilakan mengecek soal keputusan pemerintah tersebut
dengan pengalaman yang didapat Humprey Djemat, pengacara yang ditunjuk
pemerintah membantu WNI yang terancam hukuman mati di Saudi dan Malaysia.
"Sebagai contoh grasi 6 orang WN Malaysia telah disambut dengan
dibebaskannya belasan orang yang telah dihukum berat dan mati di
Malaysia sedangkan pengurangan hukuman kepada seorang WN Saudi telah
berbuah pengampunan hukuman mati beberapa WNI di Saudi," jelasnya.
http://news.detik.com/read/2012/05/24/091802/1923441/10/menkum-soal-grasi-corby-presiden-tak-pernah-permisif-pada-kasus-narkoba
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] ARIS ANANTA: Ukuran Kekayaan Nasional
Ukuran Kekayaan Nasional PDF Print
Thursday, 24 May 2012
Pasar keuangan dunia, termasuk Asia Tenggara, guncang lagi. Akankah
pasar keuangan dunia jatuh drastis lagi seperti pada 2009? Kita ingat
bahwa krisis global pada 2009 segera secara cepat menjalar ke seluruh
dunia garagara bangkrutnya Lehman Brothers di Amerika Serikat.
Kini ada kemungkinan pemerintah Yunani akan bangkrut, dan diikuti dengan
kebangkrutan negara lain seperti Spanyol, Italia, dan Portugal.
Kebangkrutan empat negara ini dapat mengguncang perekonomian Eropa yang
kemudian berdampak pada perekonomian dunia. Kalau pada 2009 Indonesia
dapat menghindar dari dampak yang luar biasa dari krisis global, akankah
Indonesia mampu mengulangi prestasi ini?
Pada 2009, ketika banyak negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi
yang dahsyat, bahkan banyak yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif,
pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menurun sedikit,masih mencapai
4,5%.Kalau krisis global (yang kedua, setelah yang pertama pada 2009)
benar-benar terjadi tahun ini, bisakah pertumbuhan ekonomi dipertahankan
pada 4,5% atau bahkan lebih?
Namun, tulisan ini tidak akan membahas berapa persen pertumbuhan ekonomi
Indonesia kalau krisis global kedua benar-benar terjadi. Ada hal yang
jauh lebih penting untuk diperhatikan dalam memahami perekonomian
Indonesia: benarkah pertumbuhan ekonomi pengukur utama pembangunan
ekonomi kita? Saat ini sudah makin banyak ekonom di dunia yang merasakan
kekecewaan pada pertumbuhan ekonomi sebagai pengukur utama pembangunan
ekonomi.
Para ekonom dunia seperti Joseph Stiglitz,Amartya Sen, dan Jean-Paui
Fitoussi pada 2009 telah menghasilkan laporan yang menyarankan
alternatif pengukuran pembangunan ekonomi—bukan dengan pertumbuhan
ekonomi. OECD (organisasi ekonomi negara kaya),yang dibentuk pada 1961
dengan tujuan melanggengkan pertumbuhan ekonomi di negara anggota
mereka,pun sejak 2010 telah menggunakan 11 indikator,bukan hanya
pertumbuhan ekonomi, untuk mengukur kemajuan perekonomian mereka.
Bulan depan,Juni 2012,Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan
menyelenggarakan konferensi mengenai Pembangunan yang Berkelanjutan
(Sustainable Development) di Rio de Janeiro, Brasilia. Pada konferensi
yang juga disebut dengan Rio+20 Conference pada 2012 akan disampaikan
hasil penelitian mengenai kekayaan nasional yang inklusif (inclusive
wealth).
Dalam laporan ini diperlihatkan ketidakpuasan para penulis terhadap
indikator konvensional seperti produksi domestik bruto (gross domestic
product) yang hanya melihat sisi produksi. Produk domestik bruto
merupakan pengukuran jangka pendek. Mungkin saja suatu saat pendapatan
tinggi, tetapi tidak berkelanjutan. Karena itu,mereka menyatakan
perlunya mengukur kekayaan suatu negara, bukan sekadar pendapatan.
Mereka memberi contoh, ada negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi,
tetapi sumber daya alamnya habis dengan cepat.Kalau kita mengukur
keberhasilan pembangunan ekonomi dengan kekayaan, negara itu tidak perlu
berbangga dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi karena kekayaan
mereka (dalam hal ini sumber daya alam) habis dengan cepat. Banyak
negara, termasuk Indonesia,yang bangga dengan sumber daya alam mereka.
Mereka "pasarkan" sumber daya alam itu ke pasar dunia agar menarik
investasi di sumber daya alam. Akibatnya, investasi asing meningkat luar
biasa. Ekspor sumber daya alam meningkat dengan amat cepat.Pertumbuhan
ekonomi melaju. Sialnya, suatu saat, sumber daya alam itu habis,dan
masyarakat di negara itu tidak dapat lagi menikmati sumber daya alam
yang berlimpah karena telah habis diekspor.
Di pihak lain, pengukuran kekayaan memperhatikan apa yang terjadi
sekarang dan masa mendatang.Pembangunan ekonomi bukan mempercepat
pertumbuhan ekonomi masa kini tanpa memperhatikan apa yang terjadi di
masa depan, untuk generasi anakcucu- cicit. Dalam laporan yang sedang
disiapkanuntukkonferensiPBB pada Juni itu terdapat empat macam modal
untuk mengukur kekayaan.
Pertama,modal alam, yang mencakup semua sumber daya alam,tanah,dan
lingkungan. Kedua, modal konvensional, yaitu modal yang diproduksi
seperti bangunan dan mesin. Ketiga, modal manusia, yang terdiri atas
berbagai hal seperti pendidikan dan kesehatan.Keempat, modal sosial yang
mencakup berbagai hal seperti kelembagaan dan jaringan kerja.
Empat modal tersebut harus diukur untuk mengetahui kekayaan suatu
daerah/negara. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, statistik
kekayaan per kapita harus digunakan untuk mengganti statistik pendapatan
per kapita; dan kenaikan kekayaan menjadi pengganti pertumbuhan ekonomi.
Laporantersebutakanmenggambarkan jumlah dan perubahan kekayaan 20 negara
di dunia,yang mencakup 72% dari seluruh pendapatan nasional di dunia dan
56% penduduk dunia selama19 tahun.
Brasil dan India, sebagai contoh,mengalami pertumbuhan ekonomi yang
cepat, tetapi dengan biaya yang besar pula selama 1990–2008. Pada masa
itu modal alam menurun dengan 25% di Brasil dan 31% di India. Indonesia
belum termasuk negara yang dibahas dalam laporan tersebut.Ada baiknya,
Indonesia mengambil inisiatif untuk segera menghitung kekayaan Indonesia
pada tingkat nasional, provinsi, dan kota/ kabupaten. Statistik ini
dapat digunakan untuk pengganti pendapatan nasional.
Dengan kata lain,kemajuan pembangunan Indonesia diukur dengan
peningkatan kekayaan dan kekayaan per kapita, bukan pertumbuhan
pendapatan dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, dalam usaha
mengurangi dampak negatif krisis global kedua yang mungkin terjadi,
Indonesia tidak perlu berfokus pada pertumbuhan pendapatan nasional.
Sebaliknya, Indonesia sebaiknya menitikberatkan pada peningkatan
kekayaan (yang diukur dengan empat modal tadi).
Krisis keuangan dan ekonomi dunia ini justru dapat digunakan sebagai
momentum yang tepat untuk mengganti pengukuran pembangunan ekonomi di
Indonesia. Pergantian pengukuran ini juga berarti pergantian kebijakan
pembangunan ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Kita tidak perlu
kaget dan marah kalau dengan statistik kekayaan ini ternyata pembangunan
Indonesia tidak sehebat yang dibayangkan dengan statistik pendapatan
nasional.
Kita memang sedih, tetapi statistik ini akan lebih mampu memperlihatkan
apa yang telah terjadi sehingga perekonomian Indonesia dapat maju secara
berkelanjutan.● ARIS ANANTA Ekonom-Demografer
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497506/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Thursday, 24 May 2012
Pasar keuangan dunia, termasuk Asia Tenggara, guncang lagi. Akankah
pasar keuangan dunia jatuh drastis lagi seperti pada 2009? Kita ingat
bahwa krisis global pada 2009 segera secara cepat menjalar ke seluruh
dunia garagara bangkrutnya Lehman Brothers di Amerika Serikat.
Kini ada kemungkinan pemerintah Yunani akan bangkrut, dan diikuti dengan
kebangkrutan negara lain seperti Spanyol, Italia, dan Portugal.
Kebangkrutan empat negara ini dapat mengguncang perekonomian Eropa yang
kemudian berdampak pada perekonomian dunia. Kalau pada 2009 Indonesia
dapat menghindar dari dampak yang luar biasa dari krisis global, akankah
Indonesia mampu mengulangi prestasi ini?
Pada 2009, ketika banyak negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi
yang dahsyat, bahkan banyak yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif,
pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menurun sedikit,masih mencapai
4,5%.Kalau krisis global (yang kedua, setelah yang pertama pada 2009)
benar-benar terjadi tahun ini, bisakah pertumbuhan ekonomi dipertahankan
pada 4,5% atau bahkan lebih?
Namun, tulisan ini tidak akan membahas berapa persen pertumbuhan ekonomi
Indonesia kalau krisis global kedua benar-benar terjadi. Ada hal yang
jauh lebih penting untuk diperhatikan dalam memahami perekonomian
Indonesia: benarkah pertumbuhan ekonomi pengukur utama pembangunan
ekonomi kita? Saat ini sudah makin banyak ekonom di dunia yang merasakan
kekecewaan pada pertumbuhan ekonomi sebagai pengukur utama pembangunan
ekonomi.
Para ekonom dunia seperti Joseph Stiglitz,Amartya Sen, dan Jean-Paui
Fitoussi pada 2009 telah menghasilkan laporan yang menyarankan
alternatif pengukuran pembangunan ekonomi—bukan dengan pertumbuhan
ekonomi. OECD (organisasi ekonomi negara kaya),yang dibentuk pada 1961
dengan tujuan melanggengkan pertumbuhan ekonomi di negara anggota
mereka,pun sejak 2010 telah menggunakan 11 indikator,bukan hanya
pertumbuhan ekonomi, untuk mengukur kemajuan perekonomian mereka.
Bulan depan,Juni 2012,Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan
menyelenggarakan konferensi mengenai Pembangunan yang Berkelanjutan
(Sustainable Development) di Rio de Janeiro, Brasilia. Pada konferensi
yang juga disebut dengan Rio+20 Conference pada 2012 akan disampaikan
hasil penelitian mengenai kekayaan nasional yang inklusif (inclusive
wealth).
Dalam laporan ini diperlihatkan ketidakpuasan para penulis terhadap
indikator konvensional seperti produksi domestik bruto (gross domestic
product) yang hanya melihat sisi produksi. Produk domestik bruto
merupakan pengukuran jangka pendek. Mungkin saja suatu saat pendapatan
tinggi, tetapi tidak berkelanjutan. Karena itu,mereka menyatakan
perlunya mengukur kekayaan suatu negara, bukan sekadar pendapatan.
Mereka memberi contoh, ada negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi,
tetapi sumber daya alamnya habis dengan cepat.Kalau kita mengukur
keberhasilan pembangunan ekonomi dengan kekayaan, negara itu tidak perlu
berbangga dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi karena kekayaan
mereka (dalam hal ini sumber daya alam) habis dengan cepat. Banyak
negara, termasuk Indonesia,yang bangga dengan sumber daya alam mereka.
Mereka "pasarkan" sumber daya alam itu ke pasar dunia agar menarik
investasi di sumber daya alam. Akibatnya, investasi asing meningkat luar
biasa. Ekspor sumber daya alam meningkat dengan amat cepat.Pertumbuhan
ekonomi melaju. Sialnya, suatu saat, sumber daya alam itu habis,dan
masyarakat di negara itu tidak dapat lagi menikmati sumber daya alam
yang berlimpah karena telah habis diekspor.
Di pihak lain, pengukuran kekayaan memperhatikan apa yang terjadi
sekarang dan masa mendatang.Pembangunan ekonomi bukan mempercepat
pertumbuhan ekonomi masa kini tanpa memperhatikan apa yang terjadi di
masa depan, untuk generasi anakcucu- cicit. Dalam laporan yang sedang
disiapkanuntukkonferensiPBB pada Juni itu terdapat empat macam modal
untuk mengukur kekayaan.
Pertama,modal alam, yang mencakup semua sumber daya alam,tanah,dan
lingkungan. Kedua, modal konvensional, yaitu modal yang diproduksi
seperti bangunan dan mesin. Ketiga, modal manusia, yang terdiri atas
berbagai hal seperti pendidikan dan kesehatan.Keempat, modal sosial yang
mencakup berbagai hal seperti kelembagaan dan jaringan kerja.
Empat modal tersebut harus diukur untuk mengetahui kekayaan suatu
daerah/negara. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, statistik
kekayaan per kapita harus digunakan untuk mengganti statistik pendapatan
per kapita; dan kenaikan kekayaan menjadi pengganti pertumbuhan ekonomi.
Laporantersebutakanmenggambarkan jumlah dan perubahan kekayaan 20 negara
di dunia,yang mencakup 72% dari seluruh pendapatan nasional di dunia dan
56% penduduk dunia selama19 tahun.
Brasil dan India, sebagai contoh,mengalami pertumbuhan ekonomi yang
cepat, tetapi dengan biaya yang besar pula selama 1990–2008. Pada masa
itu modal alam menurun dengan 25% di Brasil dan 31% di India. Indonesia
belum termasuk negara yang dibahas dalam laporan tersebut.Ada baiknya,
Indonesia mengambil inisiatif untuk segera menghitung kekayaan Indonesia
pada tingkat nasional, provinsi, dan kota/ kabupaten. Statistik ini
dapat digunakan untuk pengganti pendapatan nasional.
Dengan kata lain,kemajuan pembangunan Indonesia diukur dengan
peningkatan kekayaan dan kekayaan per kapita, bukan pertumbuhan
pendapatan dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, dalam usaha
mengurangi dampak negatif krisis global kedua yang mungkin terjadi,
Indonesia tidak perlu berfokus pada pertumbuhan pendapatan nasional.
Sebaliknya, Indonesia sebaiknya menitikberatkan pada peningkatan
kekayaan (yang diukur dengan empat modal tadi).
Krisis keuangan dan ekonomi dunia ini justru dapat digunakan sebagai
momentum yang tepat untuk mengganti pengukuran pembangunan ekonomi di
Indonesia. Pergantian pengukuran ini juga berarti pergantian kebijakan
pembangunan ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Kita tidak perlu
kaget dan marah kalau dengan statistik kekayaan ini ternyata pembangunan
Indonesia tidak sehebat yang dibayangkan dengan statistik pendapatan
nasional.
Kita memang sedih, tetapi statistik ini akan lebih mampu memperlihatkan
apa yang telah terjadi sehingga perekonomian Indonesia dapat maju secara
berkelanjutan.● ARIS ANANTA Ekonom-Demografer
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497506/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] TAJUK, Pengembang Kecil Terancam Punah
TAJUK, Pengembang Kecil Terancam Punah PDF Print
Thursday, 24 May 2012
Pengembang skala kecil yang selama ini berkonsentrasi membangun rumah
tipe 21 dan 22 terancam punah. Pengembang perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah itu sudah kesulitan mendapatkan pembiayaan dari
perbankan menyusul aturan pemerintah yang tidak memperkenalkan lagi
pembangunan tipe rumah kecil di bawah tipe 36.
Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2011
mengenai perumahan dan pemukiman yang mengatur soal batas ukuran rumah
sederhana yang boleh dibangun minimal rumah tipe 36. Fakta di
lapangan,sejumlah pengembang skala kecil di wilayah Tangerang mulai
kebingungan, bagaimana mengatasi dampak dari kebijakan pembangunan rumah
tipe 36 itu?
Selama ini, pengembang yang membangun rumah tipe kecil dilepas dengan
harga pada kisaran Rp70 juta hingga Rp80 juta. Rumah seharga tersebut
termasuk laris manis karena harganya terjangkau oleh masyarakat yang
berpenghasilan rendah. Selain nilai cicilan sekitar Rp600.000 hingga
Rp750.000, uang muka juga masih terjangkau yang dipatok antara Rp15 juta
hingga Rp23 juta.
Dengan aturan baru yang sudah diberlakukan sejak awal tahun
ini,pengembang skala kecil gigit jari dan memutar otak bagaimana bisa
tetap survive.Pasalnya,harga jual rumah tipe 36 melonjak mencapai angka
di atas Rp100 juta,sementara batas kredit pemilikan rumah (KPR) yang
disalurkan perbankan tidak berubah,tetap pada kisaran Rp60 juta hingga
Rp65 juta,bahkan perbankan mulai ogah menyalurkan kredit yang mendapat
subsidi bunga.
Dampaknya, uang muka yang harus ditanggung konsumen menggelembung
menjadi sekitar Rp40 juta lebih dan biaya cicilan pun ikut melonjak.
Selama ini,konsumen untuk perumahan di bawah tipe 36 adalah masyarakat
yang berpenghasilan antara Rp1,9 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.Untuk
mengumpulkan uang muka hingga Rp40 juta sungguh pasti sulit. Belum lagi
menyisihkan pendapatan sebesar Rp1 juta per bulan untuk cicilan semakin
susah di tengah biaya hidup yang makin tinggi.
Pemberlakuan kebijakan di bidang perumahan itu pun digugat Asosiasi
Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan
masyarakat berpenghasilan rendah.Mereka mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU No 1 Tahun 2011 tersebut yang dinilai
menyulitkan pengembang berskala kecil bertumbuh dan menutup peluang bagi
masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
Bukan hanya dari kalangan pengembang dan konsumen yang mengkritisi
kebijakan tersebut. Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera, era
1978–1993) Cosmas Batubara pun angkat bicara. Cosmas menilai Menpera
Djan Faridz telah salah kaprah karena sibuk mengurusi desain hingga
teknis. Fungsi utama menpera adalah membangun dan menjaga jalur
koordinasi dengan lembaga yang terkait dengan perumahan agar semua
seiring dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Namun, Menpera Djan Faridz merasa tak ada yang janggal dengan kebijakan
perumahan itu. Misi pemerintah adalah menyediakan rumah tinggal yang
memenuhi standar fisik bangunan sehingga bisa menjadi sarana interaksi
anggota keluarga yang melahirkan suasana sehat lahir dan batin dengan
lingkungan yang baik.Djan menegaskan,rumah tipe 36 lebih sehat dari
rumah tipe yang lebih kecil.
Alasan Menpera sangat logis, tetapi kemampuan finansial masyarakat bawah
tak bisa mendukung untuk membeli rumah tipe 36, sementara rumah murah
seharga Rp25 juta yang dijanjikan pemerintah masih terus diliputi
masalah, di antaranya terganjal penyediaan lahan dan birokrasi
pemerintah daerah yang rumit.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497508/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Thursday, 24 May 2012
Pengembang skala kecil yang selama ini berkonsentrasi membangun rumah
tipe 21 dan 22 terancam punah. Pengembang perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah itu sudah kesulitan mendapatkan pembiayaan dari
perbankan menyusul aturan pemerintah yang tidak memperkenalkan lagi
pembangunan tipe rumah kecil di bawah tipe 36.
Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2011
mengenai perumahan dan pemukiman yang mengatur soal batas ukuran rumah
sederhana yang boleh dibangun minimal rumah tipe 36. Fakta di
lapangan,sejumlah pengembang skala kecil di wilayah Tangerang mulai
kebingungan, bagaimana mengatasi dampak dari kebijakan pembangunan rumah
tipe 36 itu?
Selama ini, pengembang yang membangun rumah tipe kecil dilepas dengan
harga pada kisaran Rp70 juta hingga Rp80 juta. Rumah seharga tersebut
termasuk laris manis karena harganya terjangkau oleh masyarakat yang
berpenghasilan rendah. Selain nilai cicilan sekitar Rp600.000 hingga
Rp750.000, uang muka juga masih terjangkau yang dipatok antara Rp15 juta
hingga Rp23 juta.
Dengan aturan baru yang sudah diberlakukan sejak awal tahun
ini,pengembang skala kecil gigit jari dan memutar otak bagaimana bisa
tetap survive.Pasalnya,harga jual rumah tipe 36 melonjak mencapai angka
di atas Rp100 juta,sementara batas kredit pemilikan rumah (KPR) yang
disalurkan perbankan tidak berubah,tetap pada kisaran Rp60 juta hingga
Rp65 juta,bahkan perbankan mulai ogah menyalurkan kredit yang mendapat
subsidi bunga.
Dampaknya, uang muka yang harus ditanggung konsumen menggelembung
menjadi sekitar Rp40 juta lebih dan biaya cicilan pun ikut melonjak.
Selama ini,konsumen untuk perumahan di bawah tipe 36 adalah masyarakat
yang berpenghasilan antara Rp1,9 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.Untuk
mengumpulkan uang muka hingga Rp40 juta sungguh pasti sulit. Belum lagi
menyisihkan pendapatan sebesar Rp1 juta per bulan untuk cicilan semakin
susah di tengah biaya hidup yang makin tinggi.
Pemberlakuan kebijakan di bidang perumahan itu pun digugat Asosiasi
Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan
masyarakat berpenghasilan rendah.Mereka mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU No 1 Tahun 2011 tersebut yang dinilai
menyulitkan pengembang berskala kecil bertumbuh dan menutup peluang bagi
masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
Bukan hanya dari kalangan pengembang dan konsumen yang mengkritisi
kebijakan tersebut. Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera, era
1978–1993) Cosmas Batubara pun angkat bicara. Cosmas menilai Menpera
Djan Faridz telah salah kaprah karena sibuk mengurusi desain hingga
teknis. Fungsi utama menpera adalah membangun dan menjaga jalur
koordinasi dengan lembaga yang terkait dengan perumahan agar semua
seiring dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Namun, Menpera Djan Faridz merasa tak ada yang janggal dengan kebijakan
perumahan itu. Misi pemerintah adalah menyediakan rumah tinggal yang
memenuhi standar fisik bangunan sehingga bisa menjadi sarana interaksi
anggota keluarga yang melahirkan suasana sehat lahir dan batin dengan
lingkungan yang baik.Djan menegaskan,rumah tipe 36 lebih sehat dari
rumah tipe yang lebih kecil.
Alasan Menpera sangat logis, tetapi kemampuan finansial masyarakat bawah
tak bisa mendukung untuk membeli rumah tipe 36, sementara rumah murah
seharga Rp25 juta yang dijanjikan pemerintah masih terus diliputi
masalah, di antaranya terganjal penyediaan lahan dan birokrasi
pemerintah daerah yang rumit.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497508/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] Kabinet Anas Menguasai Senayan
Kabinet Anas Menguasai Senayan PDF Print
Thursday, 24 May 2012
JAKARTA– DPP Partai Demokrat melakukan rotasi besarbesaran di tubuh
Fraksi Partai Demokrat DPR. Rotasi tampak pada perubahan sebagian posisi
kepemimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR kini dijabat Nurhayati Ali Assegaf. Dia
menggantikan Mohammad Jafar Hafsah. Jafar dialihtugaskan menjadi ketua
Fraksi Partai Demokrat MPR. Perombakan juga dilakukan pada beberapa alat
kelengkapan DPR.Posisi wakil ketua Komisi I DPR yang semula diisi Hayono
Isman kini ditempati Ramadhan Pohan. Ramadhan sebelumnya merupakan
anggota Komisi II DPR.Hayono sendiri menjadi wakil ketua Badan Kerja
Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR.
Pergeseran juga terjadi di Komisi III. Benny Kabur Harman yang semula
menjabat sebagai ketua komisi digantikan Gede Pasek Suardika yang
sebelumnya anggota Komisi II DPR. Benny kini ditempatkan sebagai wakil
ketua Komisi VI DPR. Di Komisi VII juga terjadi perubahan. Posisi ketua
Komisi VII DPR yang sebelumnya ditempati Teuku Riefki Harsya kini
diduduki Sutan Bathoegana Siregar.
Sutan sebelumnya adalah anggota Komisi VII. Begitu pun di Komisi IX DPR.
Anggota Komisi IX Nova Riyanti Yusuf kini menjadi wakil ketua Komisi IX
menggantikan Ahmad Nizar Syihab. Komisi X DPR yang sebelumnya diketuai
Mahyuddin kini dipimpin Agus Hermanto. Komisi XI DPR yang sebelumnya
diketuai Achsanul Qasasi saat ini dipimpin Timo Pangerang.
Sementara Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPR Mirwan Amir digantikan
Djoko Udjianto. Rotasi ini menunjukan Kabinet Anas Urbaningrum di
Senayan semakin mendominasi. Indikasinya Nurhayati dulu adalah tim
suksesnya Anas di kongres Bandung. Sekretaris Jenderal DPP Partai
Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, rotasi ini merupakan
penyegaran di tubuh fraksinya.
Penyegaran fraksi sebagai kepanjangan tangan DPP bertujuan membuat
kinerjanya lebih optimal dan progresif.Menurut Ibas, dirinya
menyampaikan langsung rotasi di tubuh fraksi mewakili Ketua Umum DPP
Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Ini (rotasi) hal yang sangat wajar
dan dilakukan partai lain. Demokrat memberi kesempatan 2,5 tahun kepada
fraksi untuk bekerja. Penyegaran ini dilakukan secara keseluruhan demi
pemerataan kesempatan. Evaluasi fraksi dilakukan setiap tahun mencakup
kinerja dan loyalitas kader," terangnya.
Ibas mengharapkan, rotasi ini membuat Fraksi Partai Demokrat akan lebih
efektif melanjutkan kerja-kerja politik yang positif. Sementara
itu,Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan,
posisi barunya ini merupakan amanah yang harus dijawab dengan kerja
cerdas, keras, dan ikhlas.
Dia berjanji akan terus melanjutkan dan meningkatkan berbagai program
fraksi. "Soliditas Fraksi Partai Demokrat merupakan prioritas. Kita juga
punya agenda penting untuk mengawal pemenangan Pemilu 2014. Namun,
rotasi ini tidak ada kaitannya dengan rumor pencalonan Ibu Ani Yudhoyono
menjadi presiden," tegasnya. Menurut dia, rotasi ini sudah lama
direncanakan. Namun partai mencari waktu yang tepat.
Dirinya sebagai kader harus siap jika partai menghendaki apa pun,
termasuk mengemban tugas sebagai ketua fraksi. Sekretaris Fraksi Partai
Demokrat DPR Saan Mustopa mengungkapkan, alasan mendasar dilakukannya
rotasi adalah soal profesionalisme. Dia menilai Nurhayati memiliki
kapasitas yang memadai. Hal ini sekaligus merupakan bentuk keberpihakan
dan komitmen partai terhadap kepemimpinan perempuan di parlemen.
"Kita tidak hanya berwacana terhadap kepentingan perempuan. Penunjukan
ketua fraksi merupakan usulan DPP Partai Demokrat yang sudah
dikonsultasikan ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (Susilo Bambang
Yudhoyono)," jelasnya. Saan menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Jafar Hafsah yang telah menunjukkan kinerja sangat baik selama ini.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497531/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Thursday, 24 May 2012
JAKARTA– DPP Partai Demokrat melakukan rotasi besarbesaran di tubuh
Fraksi Partai Demokrat DPR. Rotasi tampak pada perubahan sebagian posisi
kepemimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR kini dijabat Nurhayati Ali Assegaf. Dia
menggantikan Mohammad Jafar Hafsah. Jafar dialihtugaskan menjadi ketua
Fraksi Partai Demokrat MPR. Perombakan juga dilakukan pada beberapa alat
kelengkapan DPR.Posisi wakil ketua Komisi I DPR yang semula diisi Hayono
Isman kini ditempati Ramadhan Pohan. Ramadhan sebelumnya merupakan
anggota Komisi II DPR.Hayono sendiri menjadi wakil ketua Badan Kerja
Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR.
Pergeseran juga terjadi di Komisi III. Benny Kabur Harman yang semula
menjabat sebagai ketua komisi digantikan Gede Pasek Suardika yang
sebelumnya anggota Komisi II DPR. Benny kini ditempatkan sebagai wakil
ketua Komisi VI DPR. Di Komisi VII juga terjadi perubahan. Posisi ketua
Komisi VII DPR yang sebelumnya ditempati Teuku Riefki Harsya kini
diduduki Sutan Bathoegana Siregar.
Sutan sebelumnya adalah anggota Komisi VII. Begitu pun di Komisi IX DPR.
Anggota Komisi IX Nova Riyanti Yusuf kini menjadi wakil ketua Komisi IX
menggantikan Ahmad Nizar Syihab. Komisi X DPR yang sebelumnya diketuai
Mahyuddin kini dipimpin Agus Hermanto. Komisi XI DPR yang sebelumnya
diketuai Achsanul Qasasi saat ini dipimpin Timo Pangerang.
Sementara Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPR Mirwan Amir digantikan
Djoko Udjianto. Rotasi ini menunjukan Kabinet Anas Urbaningrum di
Senayan semakin mendominasi. Indikasinya Nurhayati dulu adalah tim
suksesnya Anas di kongres Bandung. Sekretaris Jenderal DPP Partai
Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, rotasi ini merupakan
penyegaran di tubuh fraksinya.
Penyegaran fraksi sebagai kepanjangan tangan DPP bertujuan membuat
kinerjanya lebih optimal dan progresif.Menurut Ibas, dirinya
menyampaikan langsung rotasi di tubuh fraksi mewakili Ketua Umum DPP
Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Ini (rotasi) hal yang sangat wajar
dan dilakukan partai lain. Demokrat memberi kesempatan 2,5 tahun kepada
fraksi untuk bekerja. Penyegaran ini dilakukan secara keseluruhan demi
pemerataan kesempatan. Evaluasi fraksi dilakukan setiap tahun mencakup
kinerja dan loyalitas kader," terangnya.
Ibas mengharapkan, rotasi ini membuat Fraksi Partai Demokrat akan lebih
efektif melanjutkan kerja-kerja politik yang positif. Sementara
itu,Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan,
posisi barunya ini merupakan amanah yang harus dijawab dengan kerja
cerdas, keras, dan ikhlas.
Dia berjanji akan terus melanjutkan dan meningkatkan berbagai program
fraksi. "Soliditas Fraksi Partai Demokrat merupakan prioritas. Kita juga
punya agenda penting untuk mengawal pemenangan Pemilu 2014. Namun,
rotasi ini tidak ada kaitannya dengan rumor pencalonan Ibu Ani Yudhoyono
menjadi presiden," tegasnya. Menurut dia, rotasi ini sudah lama
direncanakan. Namun partai mencari waktu yang tepat.
Dirinya sebagai kader harus siap jika partai menghendaki apa pun,
termasuk mengemban tugas sebagai ketua fraksi. Sekretaris Fraksi Partai
Demokrat DPR Saan Mustopa mengungkapkan, alasan mendasar dilakukannya
rotasi adalah soal profesionalisme. Dia menilai Nurhayati memiliki
kapasitas yang memadai. Hal ini sekaligus merupakan bentuk keberpihakan
dan komitmen partai terhadap kepemimpinan perempuan di parlemen.
"Kita tidak hanya berwacana terhadap kepentingan perempuan. Penunjukan
ketua fraksi merupakan usulan DPP Partai Demokrat yang sudah
dikonsultasikan ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (Susilo Bambang
Yudhoyono)," jelasnya. Saan menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Jafar Hafsah yang telah menunjukkan kinerja sangat baik selama ini.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497531/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] Ani Sejajar Tokoh Perempuan Asia
Ani Sejajar Tokoh Perempuan Asia PDF Print
Thursday, 24 May 2012
JAKARTA– Ibu Negara Ani Yudhoyono diklaim sangat layak memimpin bangsa
ini karena memiliki latar belakang pendorong kuat seperti halnya para
tokoh perempuan di Asia.
Partai Demokrat terus mendorong agar Majelis Tinggi serius
mempertimbangkan Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai calon presiden
(capres) 2014. Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani
Leimena Suharli, para tokoh perempuan pemimpin di Asia selalu ada latar
belakang perjuangan keluarga. Di Thailand, Perdana Menteri Yingluck
Shinawatra merupakan adik perdana menteri terdahulu.
Di Pakistan, ada almarhumah Benazir Bhutto yang merupakan putri sulung
dari Perdana Menteri Pakistan yang digulingkan, Zulfikar Ali Bhutto.
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri juga merupakan putri Presiden I
RI Soekarno. "Nah, di Indonesia, ya Bu Ani. Beliau pendorongnya di
Partai Demokrat,"kata Melani di Gedung MPR/DPR/Senat, Jakarta,kemarin.
Wakil Ketua MPR itu memaparkan, Ani bukan sekadar memiliki pengalaman
mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah selama
dua periode.Putri almarhum Letnan Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo
ini, kata Melani,juga memiliki perjalanan politik tersendiri sebagai
salah satu pendiri Partai Demokrat dan pernah menjadi wakil ketua umum.
Fakta itulah yang membuat Ani Yudhoyono memiliki peluang besar untuk
diusung sebagai capres.
Meski begitu, semuanya tetap akan bergantung pada keputusan Majelis
Tinggi di mana SBY menjadi ketuanya. Sementara itu,Wakil Ketua Dewan
Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie memandang wacana mencalonkan Ani
baru sebatas aspirasi kader secara pribadi.Karena itu,kata Ketua DPR
ini,tidak serta-merta Partai Demokrat nantinya akan mengusung Ani Yudhoyono.
"Aspirasi silakan. Kita tidak bisa melarang orang dan masyarakat untuk
mengusulkan. Semuanya berhak untuk mengusulkan, kalau mereka
menginginkan silakan saja. Tapi yang akan menentukan, prosesnya di
Majelis Tinggi," ungkapnya. Saat ini, kata dia, Majelis Tinggi belum
sekali pun membicarakan masalah capres-cawapres. SBY selaku ketua
Majelis Tinggi selalu menekankan agar sekarang fokus mengurus negara ini.
"SBY berkali-kali menyampaikan dalam pidatonya agar kader Partai
Demokrat lebih mementingkan bekerja dan tidak sibuk membicarakan capres.
Kita tidak membicarakan masalah presiden atau cawapres karena masih
terlalu jauh waktunya," jelasnya. Pakar komunikasi politik dari UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, membandingkan
Ani Yudhoyono dengan tokoh perempuan Asia terlalu berlebihan.
Menurut dia, dari aspek kapabilitas justru figur Ani masih banyak yang
meragukannya sebagai pemimpin.Karena selama ini, pemikiran-pemikiran
kebangsaan dan jaringan internasionalnya tidak tampak selain sebagai
pendamping Presiden SBY."Wajar jika kita bertanya, apakah popularitasnya
karena dia memiliki potensi sebagai pemimpin atau karena terdongkrak
oleh sosok suaminya, yakni SBY,"ungkapnya.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan, di
Partai Demokrat hanya Majelis Tinggi atau Dewan Pembina yang bisa
menentukan sosok capres. Iklim yang kurang terbuka ini akan terus
dipelihara hingga saat-saat terakhir pencapresan, bahkan bisa satu atau
dua hari sebelum pengumuman calon." Kemungkinan nama Ani Yudhoyono akan
muncul di menit- menit terakhir sebagai capres dari Demokrat. Ini bisa
dikondisikan sebelum pendaftaran ke KPU (Komisi Pemilihan Umum),"ujarnya.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti
Zuhro pesimistis Demokrat akan mengusung Ani. Siti yakin SBY bakal
memegang teguh janji dan tekadnya untuk tidak mendorong dan merestui
anggota keluarga, apalagi istrinya, menjadi capres atau cawapres. Dia
juga tidak yakin Demokrat akan mengusung mantan Wakil Presiden Jusuf
Kalla (JK) yang juga sempat mencuat sebagai bakal capres potensial
Demokrat selain Ani dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo
Subianto.
Siti menerangkan, meski elektabilitasnya sangat kuat, pada 2014
mendatang Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu sudah memasuki
usia 74 tahun. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari
Dwipayana menilai Demokrat memang membutuhkan figur yang kuat untuk
menjaga perolehan suara pada 2014.
"Mau tidak mau harus mencari tokoh yang memiliki popularitas dan
elektabilitas tinggi. Sebagai parpol besar, mereka harus benar-benar
selektif memilih calon. Harus lebih populer dari Megawati dan calon dari
Partai Golkar. Saya kira Prabowo punya itu,"terangnya. rahmat sahid/
mohammad sahlan/ radi saputro
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497535/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Thursday, 24 May 2012
JAKARTA– Ibu Negara Ani Yudhoyono diklaim sangat layak memimpin bangsa
ini karena memiliki latar belakang pendorong kuat seperti halnya para
tokoh perempuan di Asia.
Partai Demokrat terus mendorong agar Majelis Tinggi serius
mempertimbangkan Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai calon presiden
(capres) 2014. Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani
Leimena Suharli, para tokoh perempuan pemimpin di Asia selalu ada latar
belakang perjuangan keluarga. Di Thailand, Perdana Menteri Yingluck
Shinawatra merupakan adik perdana menteri terdahulu.
Di Pakistan, ada almarhumah Benazir Bhutto yang merupakan putri sulung
dari Perdana Menteri Pakistan yang digulingkan, Zulfikar Ali Bhutto.
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri juga merupakan putri Presiden I
RI Soekarno. "Nah, di Indonesia, ya Bu Ani. Beliau pendorongnya di
Partai Demokrat,"kata Melani di Gedung MPR/DPR/Senat, Jakarta,kemarin.
Wakil Ketua MPR itu memaparkan, Ani bukan sekadar memiliki pengalaman
mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah selama
dua periode.Putri almarhum Letnan Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo
ini, kata Melani,juga memiliki perjalanan politik tersendiri sebagai
salah satu pendiri Partai Demokrat dan pernah menjadi wakil ketua umum.
Fakta itulah yang membuat Ani Yudhoyono memiliki peluang besar untuk
diusung sebagai capres.
Meski begitu, semuanya tetap akan bergantung pada keputusan Majelis
Tinggi di mana SBY menjadi ketuanya. Sementara itu,Wakil Ketua Dewan
Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie memandang wacana mencalonkan Ani
baru sebatas aspirasi kader secara pribadi.Karena itu,kata Ketua DPR
ini,tidak serta-merta Partai Demokrat nantinya akan mengusung Ani Yudhoyono.
"Aspirasi silakan. Kita tidak bisa melarang orang dan masyarakat untuk
mengusulkan. Semuanya berhak untuk mengusulkan, kalau mereka
menginginkan silakan saja. Tapi yang akan menentukan, prosesnya di
Majelis Tinggi," ungkapnya. Saat ini, kata dia, Majelis Tinggi belum
sekali pun membicarakan masalah capres-cawapres. SBY selaku ketua
Majelis Tinggi selalu menekankan agar sekarang fokus mengurus negara ini.
"SBY berkali-kali menyampaikan dalam pidatonya agar kader Partai
Demokrat lebih mementingkan bekerja dan tidak sibuk membicarakan capres.
Kita tidak membicarakan masalah presiden atau cawapres karena masih
terlalu jauh waktunya," jelasnya. Pakar komunikasi politik dari UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, membandingkan
Ani Yudhoyono dengan tokoh perempuan Asia terlalu berlebihan.
Menurut dia, dari aspek kapabilitas justru figur Ani masih banyak yang
meragukannya sebagai pemimpin.Karena selama ini, pemikiran-pemikiran
kebangsaan dan jaringan internasionalnya tidak tampak selain sebagai
pendamping Presiden SBY."Wajar jika kita bertanya, apakah popularitasnya
karena dia memiliki potensi sebagai pemimpin atau karena terdongkrak
oleh sosok suaminya, yakni SBY,"ungkapnya.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan, di
Partai Demokrat hanya Majelis Tinggi atau Dewan Pembina yang bisa
menentukan sosok capres. Iklim yang kurang terbuka ini akan terus
dipelihara hingga saat-saat terakhir pencapresan, bahkan bisa satu atau
dua hari sebelum pengumuman calon." Kemungkinan nama Ani Yudhoyono akan
muncul di menit- menit terakhir sebagai capres dari Demokrat. Ini bisa
dikondisikan sebelum pendaftaran ke KPU (Komisi Pemilihan Umum),"ujarnya.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti
Zuhro pesimistis Demokrat akan mengusung Ani. Siti yakin SBY bakal
memegang teguh janji dan tekadnya untuk tidak mendorong dan merestui
anggota keluarga, apalagi istrinya, menjadi capres atau cawapres. Dia
juga tidak yakin Demokrat akan mengusung mantan Wakil Presiden Jusuf
Kalla (JK) yang juga sempat mencuat sebagai bakal capres potensial
Demokrat selain Ani dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo
Subianto.
Siti menerangkan, meski elektabilitasnya sangat kuat, pada 2014
mendatang Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu sudah memasuki
usia 74 tahun. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari
Dwipayana menilai Demokrat memang membutuhkan figur yang kuat untuk
menjaga perolehan suara pada 2014.
"Mau tidak mau harus mencari tokoh yang memiliki popularitas dan
elektabilitas tinggi. Sebagai parpol besar, mereka harus benar-benar
selektif memilih calon. Harus lebih populer dari Megawati dan calon dari
Partai Golkar. Saya kira Prabowo punya itu,"terangnya. rahmat sahid/
mohammad sahlan/ radi saputro
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497535/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] Konser Lady Gaga - Polda Imbau Penjualan Tiket Dihentikan
Konser Lady Gaga - Polda Imbau Penjualan Tiket Dihentikan PDF Print
Thursday, 24 May 2012
JAKARTA – Polda Metro Jaya meminta pihak promotor menyetop penjualan
tiket konser Lady Gaga selama izin konser belum keluar. Selain itu,Polda
Metro Jaya juga tetap tidak merekomendasikan konser Lady Gaga jika
promotor belum melengkapi persyaratan.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab juga membantah telah
memberikan izin penjualan tiket prakonser Lady Gaga pada awal Mei lalu
di sebuah mal."Komitmennya tetap, saya tidak akan memberikan rekomendasi
karena melihat perkembangan pro dan kontra ini.Perlu saya berikan
rekomendasi bila memenuhi persyaratan administrasi dari instansi
terkait," katanya kemarin.
Menurut Untung, persyaratan administrasi harus dipenuhi setiap promotor
yang akan menggelar acara dengan mengundang banyak orang. Promotor juga
wajib menaati aturan,baik norma susila maupun hukum di Indonesia. Untung
menuturkan,Polda Metro Jaya tidak memberikan batas waktu pemenuhan
syarat administrasi kepada promotor. Dengan demikian,tidak menutup
kemungkinan waktu penyelenggaraan konser di luar jadwal yang sudah
ditetapkan,bisa diundur atau dimajukan.
"Saya imbau pihak penyelenggara untuk tidak menjual tiket lagi selama
tidak mengantongi izin dari Mabes Polri,"tegasnya. Diberitakan
sebelumnya, konser Lady Gaga yang rencananya digelar di Stadion Utama
Gelora Bung Karno,Jakarta, pada 3 Juni mendatang ditentang banyak
pihak.Atas dasar ini,Polda Metro Jaya kemudian menolak rekomendasi
pergelaran konser tersebut.
Penolakan konser bertajuk The Born This Way Ball Tour ini dilancarkan
beberapa kelompok karena kostum panggung dan lirik lagu yang cenderung
nyeleneh dari pelantun Poker Face itu. Menanggapi imbauan tersebut,
Media Relation Big Daddy Entertainment Arif Ramadhoni ketika dihubungi
melalui telepon selulernya mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan
komentar."Kami dari pihak promotor kini sedang mengurus segala hal
terkait dengan izin penyelenggaraan konser sesuai dengan peraturan
perundangan yang telah ditetapkan,"ujar Arif.
Sebelumnya tersiar kabar pihak promotor menambah 2.000 tiket lagi di
mana target sebanyak 40.000 tiket sudah tercapai. Ini terjadi karena
antusiasme para Little Monster di Indonesia begitu tinggi.Mengenai hal
itu, Arif mengakui berencana menambah tiket konser.
Atas kontroversi kedatangannya, Lady Gaga buka suara. Lewat akun Twitter
@ladygaga, pelantun Born This Way itu memastikan tetap akan menggelar
konser di Jakarta.Dikutip dari akun Twitter-nya, Lady Gaga menjelaskan
kondisi konsernya yang akan dihelat 3 Juni mendatang.
"Situasi Jakarta adalah 2 hal: Pemerintah Indonesia menuntut saya
menyensor acara & ekstremis agama secara terpisah memberikan ancaman
kekerasan,"ujar Gaga.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497541/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Thursday, 24 May 2012
JAKARTA – Polda Metro Jaya meminta pihak promotor menyetop penjualan
tiket konser Lady Gaga selama izin konser belum keluar. Selain itu,Polda
Metro Jaya juga tetap tidak merekomendasikan konser Lady Gaga jika
promotor belum melengkapi persyaratan.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab juga membantah telah
memberikan izin penjualan tiket prakonser Lady Gaga pada awal Mei lalu
di sebuah mal."Komitmennya tetap, saya tidak akan memberikan rekomendasi
karena melihat perkembangan pro dan kontra ini.Perlu saya berikan
rekomendasi bila memenuhi persyaratan administrasi dari instansi
terkait," katanya kemarin.
Menurut Untung, persyaratan administrasi harus dipenuhi setiap promotor
yang akan menggelar acara dengan mengundang banyak orang. Promotor juga
wajib menaati aturan,baik norma susila maupun hukum di Indonesia. Untung
menuturkan,Polda Metro Jaya tidak memberikan batas waktu pemenuhan
syarat administrasi kepada promotor. Dengan demikian,tidak menutup
kemungkinan waktu penyelenggaraan konser di luar jadwal yang sudah
ditetapkan,bisa diundur atau dimajukan.
"Saya imbau pihak penyelenggara untuk tidak menjual tiket lagi selama
tidak mengantongi izin dari Mabes Polri,"tegasnya. Diberitakan
sebelumnya, konser Lady Gaga yang rencananya digelar di Stadion Utama
Gelora Bung Karno,Jakarta, pada 3 Juni mendatang ditentang banyak
pihak.Atas dasar ini,Polda Metro Jaya kemudian menolak rekomendasi
pergelaran konser tersebut.
Penolakan konser bertajuk The Born This Way Ball Tour ini dilancarkan
beberapa kelompok karena kostum panggung dan lirik lagu yang cenderung
nyeleneh dari pelantun Poker Face itu. Menanggapi imbauan tersebut,
Media Relation Big Daddy Entertainment Arif Ramadhoni ketika dihubungi
melalui telepon selulernya mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan
komentar."Kami dari pihak promotor kini sedang mengurus segala hal
terkait dengan izin penyelenggaraan konser sesuai dengan peraturan
perundangan yang telah ditetapkan,"ujar Arif.
Sebelumnya tersiar kabar pihak promotor menambah 2.000 tiket lagi di
mana target sebanyak 40.000 tiket sudah tercapai. Ini terjadi karena
antusiasme para Little Monster di Indonesia begitu tinggi.Mengenai hal
itu, Arif mengakui berencana menambah tiket konser.
Atas kontroversi kedatangannya, Lady Gaga buka suara. Lewat akun Twitter
@ladygaga, pelantun Born This Way itu memastikan tetap akan menggelar
konser di Jakarta.Dikutip dari akun Twitter-nya, Lady Gaga menjelaskan
kondisi konsernya yang akan dihelat 3 Juni mendatang.
"Situasi Jakarta adalah 2 hal: Pemerintah Indonesia menuntut saya
menyensor acara & ekstremis agama secara terpisah memberikan ancaman
kekerasan,"ujar Gaga.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497541/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] Rekor Terburuk Bulu Tangkis Indonesia
Rekor Terburuk Bulu Tangkis Indonesia PDF Print
Thursday, 24 May 2012
ImageTunggal putra ketiga Indonesia Dionysius Hayom Rumbaka terjatuh
saat melawan tunggal putra Jepang Takuma Ueda dalam pertandingan babak
perempat final Thomas dan Uber Cup 2012 di Wuhan Sports Center's
Gymnasium, Wuhan, China, kemarin. Rumbaka gagal memenangi partai
terakhir, sehingga tim Thomas Indonesia tersingkir.
JAKARTA– Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) harus segera
melakukan pembenahan dan regenerasi untuk mengembalikan kejayaan bulu
tangkis.
Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat prestasi olahraga yang menjadi
kebanggaan bangsa itu semakin terpuruk.Terakhir,timThomas dan Uber
Indonesia harus bertekuk lutut di perempat final saat menghadapi Jepang,
2-3, di Wuhan Sport Complex Gymnasium, China, tadi malam. Kekalahan ini
cukup memprihatinkan karena secara prestasi level Negeri Matahari Terbit
tersebut berada di bawah Indonesia.
Kekalahan tim Thomas tadi malam sekaligus merupakan rekor terburuk sejak
Indonesia mengikuti event itu di Singapura pada 1958. Sebab inilah kali
pertama tim Thomas gagal melaju ke semifinal di ajang bulu tangkis
paling prestisius tersebut.Kondisi ini tentu mengecewakan masyarakat
Indonesia yang sangat yakin Taufik Hidayat dkk bisa mencapai semifinal
di turnamen yang disiarkan langsung MNCTV, SINDOTV, dan MNC Sports tersebut.
Mereka bahkan optimistis Indonesia minimal mengulang torehan dua tahun
silam ketika menjadi finalis seusai ditundukkan China 0-3 di Kuala
Lumpur,Malaysia. Kekalahan tim Thomas dan Uber mendapat perhatian
Menpora Andi Mallarangeng. "Tentu saja kita prihatin dengan kekalahan
dari Jepang. Ini harus menjadi wake up call bagi PBSI," kata Andi saat
dihubungi SINDOtadi malam.
Menurut Andi, olahraga bulu tangkis sudah berkembang ke seluruh
dunia.Negaranegara lain pun sudah semakin maju. Melihat perkembangan
ini, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain harus berbenah, dalam
hal ini melalui pembinaan usia dini. Dalam pandangannya, regenerasi
harus menjadi prioritas. Upaya ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan
kompetisi di dalam negeri untuk mengembangkan bakat-bakat baru.
Pebulu tangkis legendaris Rudy Hartono tak kalah prihatin melihat
kegagalan Indonesia di Piala Thomas dan Uber tahun ini.Namun, dia enggan
mencari kambing hitam atas kegagalan tim Merah Putih di Wuhan,China.
Peraih tujuh gelar All England beruntun ini hanya berharap adanya
perbaikan yang harus segera dilakukan melalui Pelatnas PB PBSI di Cipayung.
Kepala Pelatih Ganda Pelatnas Bulu Tangkis Indonesia Christian Hadinata
menilai kekalahan tim Thomas Indonesia dari Jepang karena kecerdikan tim
Matahari Terbit itu melihat celah kekurangan tim Merah Putih.Apalagi,
lineup yang diturunkan Indonesia tidak dalam performa terbaik. Dalam
pertandingan tadi malam, tim Thomas Indonesia sempat memiliki asa ketika
tunggal pertama Simon Santoso melibas Sho Sasaki, 22-20, 21-14.
Namun awal baik ini tidak bertahan lama pada ganda putra saat Markis
Kido/Hendra Setiawan menyerah kepada pasangan Noriyasu Hirata/Hirokatsu
Hashimoto, 16-21,18-21. Masyarakat Indonesia semakin cemas setelah
Taufik Hidayat tak berkutik di tangan Kenichi Tago, 12-21, 17-21.
Harapan kembali bersemi saat Mohammad Ahsan/Alvent Yulianto menyamakan
keadaan menjadi 2-2 setelah mengalahkan Hiroyuki Endo/Kenichi Hayakawa,
21-17, 21-13.
Sayangnya, pada babak yang menentukan, tunggal ketiga Dionysius Hayom
Rumbaka, takluk dari Takuma Ueda, 14- 21,19-21. Tim Uber Indonesia
menyusul kegagalan tim Thomas setelah takluk 2-3 dari Jepang. Lindaweni
Fanetri yang menjadi penentu di pertandingan terakhir bertekuk lutut di
tangan Minatsu Mitani, 21-19, 13-21,17-21. edi yuli/nurul huda/rahmat
sahid
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497549/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Thursday, 24 May 2012
ImageTunggal putra ketiga Indonesia Dionysius Hayom Rumbaka terjatuh
saat melawan tunggal putra Jepang Takuma Ueda dalam pertandingan babak
perempat final Thomas dan Uber Cup 2012 di Wuhan Sports Center's
Gymnasium, Wuhan, China, kemarin. Rumbaka gagal memenangi partai
terakhir, sehingga tim Thomas Indonesia tersingkir.
JAKARTA– Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) harus segera
melakukan pembenahan dan regenerasi untuk mengembalikan kejayaan bulu
tangkis.
Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat prestasi olahraga yang menjadi
kebanggaan bangsa itu semakin terpuruk.Terakhir,timThomas dan Uber
Indonesia harus bertekuk lutut di perempat final saat menghadapi Jepang,
2-3, di Wuhan Sport Complex Gymnasium, China, tadi malam. Kekalahan ini
cukup memprihatinkan karena secara prestasi level Negeri Matahari Terbit
tersebut berada di bawah Indonesia.
Kekalahan tim Thomas tadi malam sekaligus merupakan rekor terburuk sejak
Indonesia mengikuti event itu di Singapura pada 1958. Sebab inilah kali
pertama tim Thomas gagal melaju ke semifinal di ajang bulu tangkis
paling prestisius tersebut.Kondisi ini tentu mengecewakan masyarakat
Indonesia yang sangat yakin Taufik Hidayat dkk bisa mencapai semifinal
di turnamen yang disiarkan langsung MNCTV, SINDOTV, dan MNC Sports tersebut.
Mereka bahkan optimistis Indonesia minimal mengulang torehan dua tahun
silam ketika menjadi finalis seusai ditundukkan China 0-3 di Kuala
Lumpur,Malaysia. Kekalahan tim Thomas dan Uber mendapat perhatian
Menpora Andi Mallarangeng. "Tentu saja kita prihatin dengan kekalahan
dari Jepang. Ini harus menjadi wake up call bagi PBSI," kata Andi saat
dihubungi SINDOtadi malam.
Menurut Andi, olahraga bulu tangkis sudah berkembang ke seluruh
dunia.Negaranegara lain pun sudah semakin maju. Melihat perkembangan
ini, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain harus berbenah, dalam
hal ini melalui pembinaan usia dini. Dalam pandangannya, regenerasi
harus menjadi prioritas. Upaya ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan
kompetisi di dalam negeri untuk mengembangkan bakat-bakat baru.
Pebulu tangkis legendaris Rudy Hartono tak kalah prihatin melihat
kegagalan Indonesia di Piala Thomas dan Uber tahun ini.Namun, dia enggan
mencari kambing hitam atas kegagalan tim Merah Putih di Wuhan,China.
Peraih tujuh gelar All England beruntun ini hanya berharap adanya
perbaikan yang harus segera dilakukan melalui Pelatnas PB PBSI di Cipayung.
Kepala Pelatih Ganda Pelatnas Bulu Tangkis Indonesia Christian Hadinata
menilai kekalahan tim Thomas Indonesia dari Jepang karena kecerdikan tim
Matahari Terbit itu melihat celah kekurangan tim Merah Putih.Apalagi,
lineup yang diturunkan Indonesia tidak dalam performa terbaik. Dalam
pertandingan tadi malam, tim Thomas Indonesia sempat memiliki asa ketika
tunggal pertama Simon Santoso melibas Sho Sasaki, 22-20, 21-14.
Namun awal baik ini tidak bertahan lama pada ganda putra saat Markis
Kido/Hendra Setiawan menyerah kepada pasangan Noriyasu Hirata/Hirokatsu
Hashimoto, 16-21,18-21. Masyarakat Indonesia semakin cemas setelah
Taufik Hidayat tak berkutik di tangan Kenichi Tago, 12-21, 17-21.
Harapan kembali bersemi saat Mohammad Ahsan/Alvent Yulianto menyamakan
keadaan menjadi 2-2 setelah mengalahkan Hiroyuki Endo/Kenichi Hayakawa,
21-17, 21-13.
Sayangnya, pada babak yang menentukan, tunggal ketiga Dionysius Hayom
Rumbaka, takluk dari Takuma Ueda, 14- 21,19-21. Tim Uber Indonesia
menyusul kegagalan tim Thomas setelah takluk 2-3 dari Jepang. Lindaweni
Fanetri yang menjadi penentu di pertandingan terakhir bertekuk lutut di
tangan Minatsu Mitani, 21-19, 13-21,17-21. edi yuli/nurul huda/rahmat
sahid
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497549/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] Menyingkap Topeng Bank Asing
Perlu ada pengaturan agar bank asing masuk ke sektor selain mikro dan konsumen.
DI era globalisasi se perti sekarang uang dan modal seolah ti dak berkewarganegaraan, masuk dan keluar tan pa batas, seperti halnya di perbankan. Dalam kondisi seperti itu sulit untuk membedakan apakah sebuah bank berstatus lokal atau asing. Karena itu, diperlukan upaya lebih keras bagi sebuah negara untuk melindungi sektor perbankannya dari serbuan asing. Bank Indonesia (BI) sebagai regulator harus lebih jeli dalam memutuskan kebijakan.
Bank-bank swasta yang saat ini berstatus swasta nasional tapi dimiliki asing perlu direklasifikasi sebagai bank asing atau campuran.
“Bank swasta nasional milik asing itu kan oxymoron, saling bertentangan. Nasional tapi milik asing. Seharusnya dimasukkan dalam koridor yang benar, masuk bank campuran atau bank asing,“ papar Chief Financial Analyst Katadata Lin Che Wei di Jakarta, Selasa (22/5).
Dia menilai reklasifikasi harus dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan aturan izin berlapis (multiple license). Perlu adanya pengaturan agar bank asing masuk ke sektor selain mikro dan konsumen. “Kalau tidak diatur, bank pasti akan mencari yang paling menguntungkan, sedangkan infrastruktur, manufaktur tidak ada yang masuk,“ kata Che Wei.
Hal itu dibuktikan dengan data 2011 yang memperlihatkan porsi kredit konsumer milik asing seperti Bank Danamon mencapai 48%, di Bank CIMB Niaga 30%, dan BII 35%.
Adapun bank BUMN, sebagai pembanding, lebih banyak memberikan kredit produktif dengan persentase kredit konsumer hanya 15% di Bank Mandiri dan 21% di BNI.
Bank-bank milik asing, menurut analisis Che Wei, telah semakin mendominasi pasar. Pada 1998 sampai 2004, ketika kepemilikan asing di bank-bank dibuka, pangsa aset bank milik asing hanya 16% dan kemudian tumbuh menjadi 21% di 2011. Di sisi lain, pangsa aset bank swasta nasional yang dimiliki lokal turun dari 42% di 1998 ke 22% pada 2011. Begitu pula pangsa aset bank BUMN yang terus tergerus, dari 44% (1998) menjadi 35% (2011) (lihat grafik).
Membesarkan sebuah bank tentunya membutuhkan modal besar. Itu yang tidak dimiliki pemain lokal. Sebagai perbandingan, HSBC Holdings pemilik Bank Ekonomi mempunyai modal US$166,1 miliar (Rp1.495 triliun). Grup DBS yang hendak mengakuisisi Bank Danamon memiliki modal US$26,3 miliar (Rp237 triliun). Bandingkan dengan Bank Mandiri, modalnya hanya US$6,7 miliar (Rp60 triliun). Kondisi itu disebut Che Wei sebagai unequal playing field. Direktur Eksekutif Katadata Metta Dharmasaputra menambahkan, reklasifikasi dan izin berlapis perlu dilakukan sesegera mungkin. Kebutuhan tersebut terasa menjepit karena kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk membuka pasar sudah di depan mata.
“Ini kesempatan emas mulai menggunakan kesempatan ini agar pemerintah memperkuat bank BUMN dan membuka lowongan untuk local entrepreneur masuk.“
Bank BUMN Sementara itu, Che Wei mengingatkan perlunya komitmen politik untuk memperkuat bank BUMN. Bank BUMN merupakan tulang punggung pembiayaan kebutuhan dasar negara, misalnya infrastruktur dan industri.
Kebutuhan tambahan modal bank BUMN perlu disikapi serius oleh pemerintah.
“Daripada tidak bisa menggunakan dana optimal untuk pembangunan, injeksi modal ke bank saja karena bank di Indonesia sudah pasti menguntungkan,“ cetusnya.
Ia memprediksi kepemilikan pemerintah di bank-bank BUMN akan tergerus sampai level batas minimal yakni 51%. Bank pertama yang akan tergerus porsi pemerintahnya ialah BRI dalam tiga tahun dari saat ini 56,8%. Untuk BNI dan Mandiri dalam 6-7 tahun dari saat ini 60%. Adapun BTN akan menyentuh level 51% dari saat ini 71,9% dalam 7-10 tahun. (E-5)http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/24/ArticleHtmls/Menyingkap-Topeng-Bank-Asing-24052012018003.shtml?Mode=1
[Koran-Digital] David Krisna; Mencari Generasi Politik
Mencari Generasi Politik
David Krisna Alka Peneliti Populis Institute, Jakarta
KERUSAKAN dan ke busukan politik di Republik ini mem buat generasi muda sebagai generasi penerus bangsa terlalu banyak yang tidak mau berpolitik, apalagi masuk partai politik. Padahal, kelompok usia muda mewarisi cita-cita Republik.
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/24/ArticleHtmls/Mencari-Generasi-Politik-24052012012003.shtml?Mode=1
David Krisna Alka Peneliti Populis Institute, Jakarta
KERUSAKAN dan ke busukan politik di Republik ini mem buat generasi muda sebagai generasi penerus bangsa terlalu banyak yang tidak mau berpolitik, apalagi masuk partai politik. Padahal, kelompok usia muda mewarisi cita-cita Republik.
Generasi muda yang hidup dalam nuansa dan suasana politik yang kacau-balau semestinya memiliki kreativitas tinggi dan keunggulan untuk melakukan perubahan atas berbagai kerumitan dan masalah politik. Ketidakpedulian generasi saat ini kepada politik juga berarti ketidakpedulian terhadap kemajuan Republik.
Benjamine Fine dalam bukunya 1.000.000 Delinquents (1957) mengatakan, “A generation who will one day become our national leader.“ Generasi muda kelak akan menjadi ahli waris dan pemimpin bangsa dan negara. Pertanyaannya, bagaimana bisa gene rasi muda menjadi pemimpin Republik kalau takut atau tak mau berpolitik? Bagaimana melakukan perubahan terhadap kerusakan dan kebusukan partai politik kalau kecut masuk partai politik?
Demokrasi yang terbelah Kerusakan politik dan instrumennya akan berakibat mandeknya perjalanan demokrasi dalam Republik. Di alam demokrasi, kenyataannya masyarakat kelas bawah sengsara dan penganggur bertambah, tapi kelompok elite politik dan penguasa justru bergelimang harta.
Politik memang berselingkuh dengan ekonomi. Namun apabila kebijakan ekonomi mengisap rakyat dan menghasilkan kebijakan-kebijakan opresif dan diskriminatif, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan lapangan kerja--semua sarana yang mestinya dinikmati secara bebas dan menjadi indikator penting dari sebuah negara demokrasi--tertawan oleh kepentingan elite politik.
Selain itu, masalah demokrasi menjadi penyebab utama kejatuhan rezim. Bila melihat gejolak politik di Timur Tengah belum lama ini, krisis ekonomi d dan demokrasi itulah yang m mendorong generasi muda di Timur Tengah melancarkan demonstrasi. Mereka berjuang menumbangkan rezim otoriter demi demokrasi dan pengembangan ekonomi ke arah lebih baik. Dengan menggunakan jaringan teknologi komunikasi mutakhir seperti Facebook dan Twitter, kaum muda yang tertekan bergerak untuk perubahan. Merekalah generasi muda yang menari tari gelombang perubahan di Timur Tengah.
Hampir semua tuntutan rakyat di beberapa negara Timur Tengah membuka keran demokrasi di negara masingmasing. Penolakan terhadap demokrasi merupakan langkah yang mati. Rakyat diperintah rezim-rezim paling buruk yang memaksakan apa yang mereka takuti dari demokrasi.
Jadi, tak usah takut dengan demokrasi.
Artinya, kebajikan demokrasi itu terletak di mana saja, termasuk di Timur Tengah.
Begitu pula nyala sumbu api demokrasi, bisa menyala di negara mana saja. Si penyala api demokrasi itu bisa siapa saja: mahasiswa, politikus, bahkan pedagang asongan.
Generasi politik Di Republik ini, tampak pening katan generasi muda yang ogah berpolitik, konsumtif, individualistis, dan tak bergairah untuk terlibat dalam organisasi-organisasi kepemudaan dan organisasi politik. Ke cenderungan generasi muda yang seperti itu berarti mereka semakin apolitis.
Dunia politik memang gemar memolitisasi ideologi dan menjadikannya slogan kosong belaka. Jika generasi yang ogah berpolitik memilih diam, barangkali bukan karena mereka tak peduli. Mungkin saja mereka takut tercemar oleh kebusukan politik dan rezim korup yang enggan dan takut dengan gerakan perubahan.
Dalam konteks itu, perlu memahami mengapa me reka menjadi apolitis. Di beberapa ne gara Timur Te n g a h , g e nerasi apolitis menjelma menjadi kekua tan baru y a n g ditakuti rezim otoriter.
Rezim otoriter sering salah tingkah dengan berupaya membatasi dan memblokir komunikasi dunia maya; dunia yang paling di g a n drungi gene r a s i apoli tis. Na mun di balik tampilan lahiriah yang apolit i s , s e b e n a r ny a t e r d a p a t sebuah kebenaran paradoksal dalam diri mereka.
Semakin giat sebuah rezim membentuk generasi apolitis, semakin kuat pula kemungkinan ia akan diturunkan generasi yang sama. Rezim yang berikhtiar melanggengkan kekuasaan melalui politik yang melahirkan generasi apolitis suatu saat kelak akan bertemu dengan karmanya.
Negara Tunisia yang kini telah beralih ke pemerintahan baru sebelumnya diperintah rezim diktator dan koruptif Ben Ali. Partai An-Nahda di Tunisia menang dalam pemilu 23 Oktober 2011 dengan 41,47% suara. Partai An-Nahda dan anggota koalisi berkuasa dalam Majelis Konstituante Tunisia mengumumkan pembentukan gerakan mahasiswa bernama Ennahda's Youth at University (EYU).
Menurut Abdelkarim Harouni, anggota Majelis Konstituante yang mewakili Distrik Tunisa 1 dan juga presiden sayap pemuda An-Nahda, mereka menghendaki adanya ruang kebebasan dan konsensus di universitas-universitas di Tunisia. Tujuan aktivitas EYU ialah restorasi lingkungan politik yang moderat di dalam universitas. Yakni, membantu penyolidan tujuan-tujuan revolusi, menguatkan kembali identitas Arab-Tunisia, dan membela hak para mahasiswa untuk bersatu dan berorganisasi politik.
Dalam gerakan partai politik di Indonesia saat ini, hadirnya Liga Mahasiswa NasDem, yang merupakan sayap Partai NasDem, memainkan peran penting dalam mengonsolidasi berbagai gerakan mahasiswa untuk peduli terhadap politik dan partai politik. Dengan moto belajar, berpartai, dan berbakti, Liga Mahasiswa NasDem berupaya membangun iklim dialog yang sehat di antara berbagai kelompok mahasiswa yang memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Tentu sayap Partai NasDem ini perlu membuktikan kinerja mereka kepada kaum muda dan rakyat Indonesia dengan konsep politik yang implementatif dan substantif.
Dalam lingkungan politik demokratis, generasi apolitis maupun generasi politik menjadi backbone (tulang punggung) dari gerakan demokrasi. Namun, perlu dibuka cara-cara baru yang membuat generasi penerus Republik ini untuk mulai melihat bahwa lingkungan politik tak selamanya penuh dengan kotoran dan kebusukan.
Oleh karena itu, diperlukan generasi politik sebagai tenaga ampuh yang dapat melakukan perubahan terhadap kerusakan partai politik di Republik ini. Generasi politik yang memiliki kemerdekaan hati nurani didorong rasa kemanusiaan, kebenaran, dan keadilanhttp://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/24/ArticleHtmls/Mencari-Generasi-Politik-24052012012003.shtml?Mode=1
[Koran-Digital] Polisi Harus Sita Dokumen Impor Sabu 351 Kg
Dokumen barang akan membuka siapa pengirim sabu seberat 351 kg serta siapa petugas Bea dan Cukai Tanjung Priok yang meloloskan barang itu dari jalur merah ke jalur hijau.
DIREKTORAT Narkoba Polda Metro Jaya seharusnya segera memeriksa Kepala Kan tor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dan Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan untuk membongkar perusahaan pe masok sabu seberat 351 kg melalui Pe labuhan Tanjung Priok.Jika polisi hanya puas dengan hasil tangkapan barang bukti senilai Rp702 miliar itu, narkoba dalam jumlah le bih besar akan terus berdatangan se bab otak komplotan tetap dibiarkan
berkeliaran.Menurut Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat, Bea dan Cukai Tan jung Priok adalah pihak paling ber tanggung jawab karena merekalah yang memeriksa dan menentukan sua tu barang masuk jalur merah atau hijau.
“Ya karena barang itu sudah sampai keluar, tentunya melalui proses pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai,” te gasnya, kemarin. Dia pun mendesak agar Ditjen Bea dan Cukai juga melakukan penyelidikan internal untuk me mudahkan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam membongkar ka sus narkoba yang bisa meracuni 35 juta orang itu.
“Okelah mereka tidak dilengkapi me sin X-ray, tapi paling tidak, ada do kumen-dokumen. Dari sana kan bi sa ditelusuri siapa pengirimnya, da ri mana, siapa yang mengambil, dan siapa pejabat yang melakukan pe meriksaan. Dari situ indikasi siapa pe tugas Bea dan Cukai yang terlibat bi sa ketahuan,” papar Henry.
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Iyan Ro
biyanto maupun Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan Agus Yulianto belum dapat memberi penjelasan.Te lepon seluler Agus Yulianto yang bia sanya mudah dikontak pun tidak di aktifkan.
Henry mendesak polisi bertindak ce pat dengan menyita dokumen impor paket pakan ikan yang ternyata ber isi 351 kg sabu dari Bea dan Cukai Tan jung Priok. Dokumen itu akan men jadi petunjuk siapa saja jaringan sindikat narkoba Malaysia-Indonesia tersebut.
Dokumen itu juga akan mengungkapkan siapa pihak Bea dan Cukai yang me meriksa atau pejabat yang menekan agar meloloskan paket itu dari ja lur merah ke jalur hijau. Asal ada ke terbukaan dan niat baik dari Bea dan Cukai Tanjung Priok, Henry yakin polisi dapat membongkarnya.
Kapolda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab mengungkapkan barang bukti yang merupakan rekor penangkapan terbesar itu dipasok lewat Pelabuhan Tanjung Priok.
“Tersangkanya satu orang warga negara Malaysia, sisanya orang In
donesia keturunan China,“ je las Untung.Keempat tersangka yang ditangkap berinisial AK, DR, MW alis A, dan EWH alias J. Adapun otak sindikat, AS, warga Malaysia, dapat meloloskan diri.
Henry menyayangkan pemerintah tidak menggubris saran dan prediksi yang disampaikan Granat mengenai jalur masuk narkoba ke Indonesia.“Prediksi kami selama ini benar, narkoba yang dalam jumlah besar itu masuknya lewat pelabuhan kontainer melalui kepabeanan. Kami katakan ini sudah lama, hampir 10 tahun, tapi tidak digubris. Jadi ya begini,“ ujar pengacara senior itu. (*/J-1)
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/24/ArticleHtmls/Polisi-Harus-Sita-Dokumen-Impor-Sabu-351-Kg-24052012006016.shtml?Mode=1
[Koran-Digital] Orang Dekat Ani Yudhoyono Pimpin Fraksi Partai Demokrat DPR
Pergantian itu dilakukan dalam rangka penyegaran.'' Edhie Baskoro Yudhoyono Sekjen DPP Partai Demokra
DESAS-DESUS tentang perombakan pimpinan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) atau yang lazim disebut sebagai upaya ‘bersih-bersih’ di F-PD DPR akhirnya terwujud.Ketua F-PD DPR yang sebelumnya dijabat Jaffar Hafsah digantikan anggota Komisi I DPR Nurhayati Ali Assegaf.
Nurhayati ialah mantan Staf Khusus Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Perombakan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR dari F-PD itu disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Selain ketua fraksi, Ibas juga mengumumkan namanama yang mengisi posisi yang lain, yakni Sekretaris Fraksi Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi I Ramadhan Pohan, Wakil Ketua Komisi II Taufi k Efendi, Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika, dan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khairon.
Selanjutnya Wakil Ketua Komisi V Mulyadi, Wakil Ketua Komisi VI Benny K Harman, Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana, Ketua Komisi VIII Gondo Radyto Gumbiro, Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf.
Selain itu, Ketua Komisi X Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi XI Timo Pangeran, Wakil Ketua BURT Indrawari Sukandis, Wakil Ketua BAKN Yahya Sacawirya, Wakil Ketua BKSAP Hayono Isman, Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Wakil Ketua BK Abdul Wahab Dalimonte, dan Wakil Ketua Banggar Djoko Ujianto.Menurut Ibas, pergantian itu dilakukan dalam rangka penyegaran. Ia pun berharap pengurus fraksi yang baru bisa bersahabat dengan seluruh fraksi dan bisa berkomunikasi dengan seluruh unsur pimpinan DPR.
“Fraksi Demokrat di DPR bisa terus mendukung program-program pemerintah.
Kami mohon fraksi bisa menjaga soliditas dan sumber aspirasi masyarakat,” ujarnya.
M e n g e n a i p e m i l i h a n Nurhayati untuk menggantikan posisi Jaffar Hafsah, menurut Ibas, itu lebih didasarkan pada alasan profesionalisme, kinerja, dan loyalitas terhadap DPP dan Kawanbin (ketua dewan pembina).
Sementara itu, Saan Mustopa mengatakan penunjukan Nurhayati sebagai ketua fraksi tidak ada kaitannya dengan wacana pencalonan Ani Yudhoyono sebagai capres.
“Tidak ada kaitan, itu pilihan yang rasional,” ujar Saan.
(*/P-3)
[Koran-Digital] DPR Bentuk Tim Pemburu Aset Century
TIM Pengawas (Timwas) kasus Bank Century berencana membentuk tim khusus
untuk memburu aset hasil korupsi yang diduga ada di beberapa negara.
"Timwas berkeinginan membentuk tim khusus untuk datang langsung ke
daerah-daerah yang berkaitan, seperti Swiss, Bahama, Hong Kong, dan
Singapura," ungkap Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di kompleks
parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Daerah-daerah itu, tambahnya, merupakan sebagian dari negara-negara yang
diduga jadi tempat dilarikannya uang negara yang dikorupsi dalam kasus
Bank Century.
Priyo menjelaskan, dalam rapat terakhir dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua
KPK Bambang Widjojanto, KPK meminta toleransi waktu kepada DPR agar
berkonsentrasi menangani masalah secara prioritas. Hal itu juga
dibutuhkan untuk mematangkan hasil temuan baru Century.
Menurut Priyo, dengan dua bulan waktu yang telah diberikan, rencananya
pekan depan dewan akan kembali memanggil KPK untuk membahas laporan
hasil audit
investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Karena KPK sudah diberi waktu kurang lebih dua bulan dan permintaan
tersebut dilakukan sebelum reses, hari ini rapat Timwas Century
menjadwalkan untuk memanggil KPK minggu depan," tegas Priyo.
Selain KPK yang dipanggil pada pekan pertama, lanjutnya, pada pekan
berikutnya Timwas Century akan memanggil Kapolri dengan
agenda yang sama.
Kemudian, ujar Priyo, Timwas Century akan sekaligus memanggil Gubernur
Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Menteri Sekretaris
Negara, dan Menteri Hukum dan HAM untuk memastikan pengembalian aset
tindak pidana terkait Century.
"Pemanggilan itu rencananya untuk mematangkan dan mengaktualisasi
prioritas penanganan ka
sus Century. Sekaligus kita ingin mematangkan proses pengembalian dan
pemburuan aset," jelas Priyo.
Kasus Century menyeret enam pesakitan. Mereka ialah Robert Tantular,
Hermanus Hasan Muslim, Hermanus, Oto Sitorus, Tarik Kan (orang Pakistan
berpaspor Inggris), dan Stela. Adapun aliran dana yang ditemukan ialah
Rp13,5 triliun di Hong Kong dan US$16,5 juta di New Jersey. (HZ/P-4)
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/24/ArticleHtmls/DPR-Bentuk-Tim-Pemburu-Aset-Century-24052012004005.shtml?Mode=1
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
untuk memburu aset hasil korupsi yang diduga ada di beberapa negara.
"Timwas berkeinginan membentuk tim khusus untuk datang langsung ke
daerah-daerah yang berkaitan, seperti Swiss, Bahama, Hong Kong, dan
Singapura," ungkap Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di kompleks
parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Daerah-daerah itu, tambahnya, merupakan sebagian dari negara-negara yang
diduga jadi tempat dilarikannya uang negara yang dikorupsi dalam kasus
Bank Century.
Priyo menjelaskan, dalam rapat terakhir dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua
KPK Bambang Widjojanto, KPK meminta toleransi waktu kepada DPR agar
berkonsentrasi menangani masalah secara prioritas. Hal itu juga
dibutuhkan untuk mematangkan hasil temuan baru Century.
Menurut Priyo, dengan dua bulan waktu yang telah diberikan, rencananya
pekan depan dewan akan kembali memanggil KPK untuk membahas laporan
hasil audit
investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Karena KPK sudah diberi waktu kurang lebih dua bulan dan permintaan
tersebut dilakukan sebelum reses, hari ini rapat Timwas Century
menjadwalkan untuk memanggil KPK minggu depan," tegas Priyo.
Selain KPK yang dipanggil pada pekan pertama, lanjutnya, pada pekan
berikutnya Timwas Century akan memanggil Kapolri dengan
agenda yang sama.
Kemudian, ujar Priyo, Timwas Century akan sekaligus memanggil Gubernur
Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Menteri Sekretaris
Negara, dan Menteri Hukum dan HAM untuk memastikan pengembalian aset
tindak pidana terkait Century.
"Pemanggilan itu rencananya untuk mematangkan dan mengaktualisasi
prioritas penanganan ka
sus Century. Sekaligus kita ingin mematangkan proses pengembalian dan
pemburuan aset," jelas Priyo.
Kasus Century menyeret enam pesakitan. Mereka ialah Robert Tantular,
Hermanus Hasan Muslim, Hermanus, Oto Sitorus, Tarik Kan (orang Pakistan
berpaspor Inggris), dan Stela. Adapun aliran dana yang ditemukan ialah
Rp13,5 triliun di Hong Kong dan US$16,5 juta di New Jersey. (HZ/P-4)
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/24/ArticleHtmls/DPR-Bentuk-Tim-Pemburu-Aset-Century-24052012004005.shtml?Mode=1
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] Budaya Hukum kian Merosot
Saat ini yang berdaulat ialah budaya dan ekspansi kekuasaan asing. Pancasila tinggal yatim piatu.
BANGSA dan negara ini menghadapi per soalan serius akibat merosotnya budaya hukum yang luar biasa. Itu bukan karena materi hukum yang bermasalah, melainkan akibat rendahnya komitmen aparat penegak hukum pada semua level.Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat menjadi narasumber pada Sarasehan Budaya Nasional di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/ DPD, Jakarta, kemarin.
“Dulu tidak ada cerita hakim bertemu dengan pihak yang beperkara atau polisi yang mungkin melakukan jual beli kasus. Tetapi sekarang semuanya seperti biasa,“ tukasnya.
Akibat selanjutnya dari krisis hukum itu, kata Mahfud, muncul gejala pembangkangan publik kepada institusi hukum.
Hal itu ditandai dengan semakin maraknya protes masyarakat terhadap hukum.
“Sudah jadi gejala umum, yakni ada ketidaktaatan pada putusan hukum. Ada jaksa diserang, kantor pengadilan dibakar, itu seperti sudah biasa. Ini sangat serius,“ ujarnya.
Lebih lanjut Mahfud menyatakan secara substansi hukum, negara ini sudah cukup baik.
Materi hukum apa pun, menurutnya, sudah tersedia lengkap dan berkualitas. “Ini sesungguhnya soal integritas akhlak aparat penegak hukum. Ini yang membuat budaya hukum itu merosot,“ ujarnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, aparat penegak hukum di semua level harus ditata dan itu mesti dimulai dari kepemimpinan nasional. “Berhenti bicara soal substansi hukum. Mari kita bicara menata aparatnya. Penataan itu akan memunculkan budaya hukum yang baik,“ tandasnya. Sarasehan budaya nasional itu terselenggara atas kerja sama MPR dan Universitas Trisakti. Selain Mahfud, hadir dalam acara itu di antaranya Syafii Maarif, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, Slamet Rahardjo Djarot, Putu Sastra Wingarta, dan Ridwan Saidi.
Yatim piatu Syafii Maarif mengatakan kemerosotan bangsa ini bukan saja pada budaya hukum, melainkan juga budaya nasional secara umum. “Kita tidak lagi berdaulat. Yang berdaulat sekarang ialah budaya dan ekspansi kekuasaan asing.
Pancasila tinggal yatim piatu,“ tukasnya.
Ia menambahkan, sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki tantangan besar, yakni menjadikan kemajemukan tersebut justru sebagai kekuatan. Kuncinya, katanya, terletak pada kearifan seluruh elemen bangsa untuk merawat keanekaragaman yang ada secara arif.
Menurut Syafii, keteledoran merawat mozaik yang indah ini bisa menjadi ancaman yang dapat melemahkan pilar-pilar bangunan bangsa dan negara yang masih belum mencapai proses final.
Pendapat senada disampaikan Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional (Padnas) Lemhannas, Putu Sastra Wingarta. Menurutnya, merosotnya budaya bangsa akan merongrong ketahanan nasional.
“Kondisinya berada pada fase warning atau waspada. Ini harus jadi peringatan bagi kita semua,“ ucapnya.
Ia mencontohkan pupusnya budaya bangsa yang merongrong ketahanan nasional terutama berasal dari dalam negeri sendiri, yakni tumbuhnya konsumerisme, egoisme, hilangnya kesetiakawanan sosial, tidak ada rasa malu, dan ketidakpedulian terhadap etika. (X-5)http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/24/ArticleHtmls/Budaya-Hukum-kian-Merosot-24052012002013.shtml?Mode=1
[Koran-Digital] Wakil Ketua Umum Partai Golkar Tersangka Korupsi
Fadel membantah telah menjadi tersangka dan terlibat kasus k k i Di
korupsi. iliki b Dia memiliki kti surat bukti t atas t penggunaan silpa
APBD 2001 sebesar Rp5,4 miliar.
MANTAN Gubernur Gorontalo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel
Muhammad, tersangkut dua kasus korupsi di Gorontalo.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo
Mohammad Sunarto menyatakan Fadel ialah tersangka dalam kasus penggunaan
dana sisa lebih anggaran (silpa) APBD tahun 2001 sebesar Rp5,4 miliar.
Kasus-kasus itu sempat dihentikan penyidikannya, tetapi kemudian
dilanjutkan kembali oleh kejaksaan, terhitung sejak 14 Mei lalu. Hal itu
dilakukan
setelah gugatan praperadilan yang diajukan Gorontalo Corruption Watch
(GCW) dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat.
"Fadel juga berstatus sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan alat
kesehatan tahun 2005 senilai Rp7,9 miliar. Sekarang kami masih melakukan
upaya pemanggilan," ungkap Sunarto di Gorontalo, kemarin.
Kejati Gorontalo telah dua kali melayangkan surat panggilan kepada
mantan orang nomor satu di Provinsi Gorontalo itu, tetapi tidak pernah
ditanggapi. Kajati Gorontalo Siswoyo menyatakan pihaknya akan layangkan
surat panggilan ketiga.
"Mudah-mudahan beliau dapat kooperatif dan dapat memenuhi panggilan
pemeriksaan ini," ujar Siswoyo.
Dia menjelaskan, dalam kasus penyalahgunaan alat kesehatan tahun 2005
senilai Rp7,9 miliar, Kejati Gorontalo telah menetapkan mantan Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Thamrin Podungge
sebagai tersangka. Satu lagi, Richard yang merupakan pelaksana tugas
kontraktor sudah menjadi terpidana dengan vonis empat tahun penjara dari
tuntutan 7,5 tahun penjara.
"Kejati telah melayangkan banding," tegas Siswoyo.
Sudah kembali Ketika dikonfirmasi, Fadel membantah sudah ditetap kan
sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejati Gorontalo. Dia mengaku sudah
mengklarifikasi informasi tersebut langsung ke Kajati Gorontalo Siswoyo.
"Enggak benar itu. Saya sudah kontak Kajati," kata Fadel saat dihubungi,
kemarin.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengklaim memiliki bukti surat atas
penggunaan silpa APBD 2001 sebesar Rp5,4 miliar. Bahkan, tambahnya, 45
anggota DPRD Provinsi Gorontalo telah mengembalikan uang tersebut.
"Itu para anggota DPRD sudah mengembalikan danadana itu. Ada perjanjian
antara saya dan Ketua DPRD (Amir Piola Isa). Dana itu sudah jadi
tanggung jawab Ketua DPRD," tegas Fadel.
Dia menegaskan dirinya tidak menyebabkan kerugian negara apa pun. "Jadi
tidak ada kerugian negara apa-apa. Saya merasa dizalimi dengan berita
berita ini," tegas Fadel.
Pada Oktober 2011, Fadel juga sempat diberitakan terkena permasalahan
tanah seluas 40 ha kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (dulu IAIN
Syarif Hidayatullah). Namun ternyata, masalah itu telah selesai
berdasarkan surat pelepasan hak (SPH) yang telah dimiliki dan diakui UIN
yang dilakukan pada 1996. (OX/Ant/P-4)
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
korupsi. iliki b Dia memiliki kti surat bukti t atas t penggunaan silpa
APBD 2001 sebesar Rp5,4 miliar.
MANTAN Gubernur Gorontalo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel
Muhammad, tersangkut dua kasus korupsi di Gorontalo.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo
Mohammad Sunarto menyatakan Fadel ialah tersangka dalam kasus penggunaan
dana sisa lebih anggaran (silpa) APBD tahun 2001 sebesar Rp5,4 miliar.
Kasus-kasus itu sempat dihentikan penyidikannya, tetapi kemudian
dilanjutkan kembali oleh kejaksaan, terhitung sejak 14 Mei lalu. Hal itu
dilakukan
setelah gugatan praperadilan yang diajukan Gorontalo Corruption Watch
(GCW) dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat.
"Fadel juga berstatus sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan alat
kesehatan tahun 2005 senilai Rp7,9 miliar. Sekarang kami masih melakukan
upaya pemanggilan," ungkap Sunarto di Gorontalo, kemarin.
Kejati Gorontalo telah dua kali melayangkan surat panggilan kepada
mantan orang nomor satu di Provinsi Gorontalo itu, tetapi tidak pernah
ditanggapi. Kajati Gorontalo Siswoyo menyatakan pihaknya akan layangkan
surat panggilan ketiga.
"Mudah-mudahan beliau dapat kooperatif dan dapat memenuhi panggilan
pemeriksaan ini," ujar Siswoyo.
Dia menjelaskan, dalam kasus penyalahgunaan alat kesehatan tahun 2005
senilai Rp7,9 miliar, Kejati Gorontalo telah menetapkan mantan Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Thamrin Podungge
sebagai tersangka. Satu lagi, Richard yang merupakan pelaksana tugas
kontraktor sudah menjadi terpidana dengan vonis empat tahun penjara dari
tuntutan 7,5 tahun penjara.
"Kejati telah melayangkan banding," tegas Siswoyo.
Sudah kembali Ketika dikonfirmasi, Fadel membantah sudah ditetap kan
sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejati Gorontalo. Dia mengaku sudah
mengklarifikasi informasi tersebut langsung ke Kajati Gorontalo Siswoyo.
"Enggak benar itu. Saya sudah kontak Kajati," kata Fadel saat dihubungi,
kemarin.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengklaim memiliki bukti surat atas
penggunaan silpa APBD 2001 sebesar Rp5,4 miliar. Bahkan, tambahnya, 45
anggota DPRD Provinsi Gorontalo telah mengembalikan uang tersebut.
"Itu para anggota DPRD sudah mengembalikan danadana itu. Ada perjanjian
antara saya dan Ketua DPRD (Amir Piola Isa). Dana itu sudah jadi
tanggung jawab Ketua DPRD," tegas Fadel.
Dia menegaskan dirinya tidak menyebabkan kerugian negara apa pun. "Jadi
tidak ada kerugian negara apa-apa. Saya merasa dizalimi dengan berita
berita ini," tegas Fadel.
Pada Oktober 2011, Fadel juga sempat diberitakan terkena permasalahan
tanah seluas 40 ha kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (dulu IAIN
Syarif Hidayatullah). Namun ternyata, masalah itu telah selesai
berdasarkan surat pelepasan hak (SPH) yang telah dimiliki dan diakui UIN
yang dilakukan pada 1996. (OX/Ant/P-4)
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] Australia Sanjung SBY Dalam Negeri Mencibir
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memecahkan rekor sebagai presiden pertama yang memberikan grasi kepada terpidana narkotika.
KEPUTUSAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada tiga warga negara Australia terpidana narkotika--salah satunya terpi dana 20 tahun Schapelle Leigh Corby--menuai kecam an di dalam negeri. Namun di Australia, grasi Corby disam but gembira dan Presiden Yu dhoyono disebut sebagai sa habat baik Australia.Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr memuji Presiden Yu dhoyono yang memangkas hu kuman Corby. “Dia orang besar. Dia sungguh sahabat baik Aus tralia,” ujar Carr seperti di laporkan The Daily Telegraph kemarin. “Dia telah membuat keputusan yang sangat tepat dan kami menyambutnya dengan gembira,” imbuhnya.
Carr mengatakan telah terdapat iktikad baik antara Indonesia dan Australia.
Keluarga Corby juga berte rima kasih kepada SBY. “Keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Indonesia,” kata Mercedez Corby, kakak Corby, saat ditemui di LP Kerobokan, Denpasar, kemarin. Mercedez juga mengakui
Corby sangat senang.Presiden Yudhoyono memberikan grasi pengurangan hukuman 5 tahun dari 20 tahun hukuman Corby. Corby ditangkap di Bandara Ngurah Rai Den pasar, Bali, 8 Oktober 2004 de ngan 4,1 kg mariyuana. Dia divonis PN Denpasar 20 tahun penjara. Pengadilan tinggi mengurangi hukuman Corby 5 tahun, tapi Mahkamah Agung (MA) memvonis nya 20 tahun penjara. Corby menjalani hukuman di LP Kero bok an.
Mencatat sejarah Di dalam negeri reaksi keras bermunculan. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyebutkan SBY memecahkan rekor sebagai presiden pertama yang memberikan grasi kepada terpidana narkotika. “Presiden SBY telah mencatat sejarah. Baru kali ini Presiden memberikan grasi kepada pelaku kejahatan narkotika.“Menurut Yusril, dengan memberikan grasi, pemerintah menentang kebijakannya sendiri. Di satu sisi melakukan morato rium remisi kepada napi korupsi, narkotika, terorisme, tetapi di sisi lain memberikan grasi.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai pemberian grasi kepada Corby menunjukkan adanya tekanan dari Australia kepada Indonesia. “Membe rikan keringanan 5 tahun hukuman penjara pasti ada kaitannya dengan hubungan diplomasi internasional.” Pada kesempatan terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana mengatakan perlindungan Corby merupakan agenda lokal Australia.
Pu blik Australia menekan peme rintahnya yang pada gilirannya menekan pemerintah Indonesia. Publik Indonesia tentu tidak bisa menerima bila tekanan itu berhasil, apalagi untuk kejahatan perdagangan narkoba yang dapat merusak
generasi penerus bangsa.Sebelum memberikan grasi bagi Corby, Presiden meminta pertimbangan MA. Ketua MA Hatta Ali meng aku ikut mem berikan per timbangan.
“Pertimbangan nya murni hukum. Itu pun ti dak mengikat,” ujarnya.
Kepala LP Kerobokan Gusti Ngurah Wiratna mengakui grasi Corby sudah dia terima dan akan diserahkan langsung kepada Corby.
Namun, dia menampik kabar Corby akan bebas pada bulan Agustus setelah mendapat grasi itu. (OL/Mad/Che/Hde/Ant/X-4)
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/24/ArticleHtmls/Australia-Sanjung-SBY-Dalam-Negeri-Mencibir-24052012001028.shtml?Mode=1
[Koran-Digital] EDITORIAL Grasi untuk Corby
Grasi untuk Corby merupakan angin segar bagi para bandar untuk terus menjadikan Indonesia sebagai surga narkoba."
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono membuat keputusan aneh.Ketika narkoba semakin merajalela menjerat anak bangsa, ketika serbuan barang laknat itu dari luar negeri kian menggila, ia justru memberikan grasi kepada Schapelle Leigh Corby, terpidana narkotika asal Australia.
Tidak hanya untuk Corby, Presiden juga memberikan pengurangan hukuman kepada dua warga negara asing lainnya. Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, grasi tersebut diteken Yudhoyono pada Minggu (20/5).
Hadiah SBY untuk Corby terbilang mencengangkan.
Corby, yang divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, pada 27 Mei 2005 dan dikuatkan Mahkamah Agung lewat putusan kasasi, mendapat pemotongan hukuman lima tahun. Itulah grasi pertama yang dikeluarkan Presiden untuk terpidana narkoba.
Dengan begitu, Corby yang dibekuk di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, saat menyelundupkan 4,1 kg mariyuana pada 8 Oktober 2004 tinggal menjalani tujuh tahun hidup di bui. Itu pun jika tak ada lagi remisi.
Grasi memang hak prerogatif presiden. Namun, penerapannya tidak bisa serampangan.
Seandainya Corby divonis mati kemudian SBY memberikan grasi menjadi hukuman seumur hidup dengan pertimbangan hak asasi manusia, itu masih bisa diterima nalar.
Akan tetapi, pemberian grasi untuk Corby dengan argumentasi bahwa pemerintah Australia juga banyak memberikan pengampunan terhadap WNI yang melakukan kejahatan di `Negeri Kanguru' pantas digugat. Apalagi, Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr membantah adanya kesepakatan barter tersebut.
Grasi untuk Corby memperlihatkan secara telanjang inkonsistensi pemerintah dalam memerangi narkoba yang semakin ganas merasuki seluruh lapisan masyarakat. Tahun ini bahkan tercatat 5 juta orang Indonesia menjadi pecandu barang haram itu.
Berkali-kali pula SBY menegaskan negara tidak boleh kalah berperang melawan infiltrasi jahat bernama narkoba.
Pemerintah bahkan berketetapan untuk tidak memberikan remisi bagi narapidana narkoba, korupsi, dan terorisme. Namun, pemerintah pula yang menodai tekad mulia dan komitmen suci itu dengan memberikan grasi kepada Corby.
Kita tidak ingin bersyak wasangka buruk bahwa Presiden tak punya nyali menghadapi penetrasi Australia yang sejak awal memang amat gigih membela Corby. Apa iya SBY yang dua kali dipilih lebih dari 60% rakyat untuk memimpin Republik ini tak berdaya meredam tekanan Australia?
Namun dengan pemberian grasi untuk Corby, terpaksa atau tidak, publik harus mengecap pemerintah memang penakut. Kita pun patut iri dengan pemimpin Malaysia atau Singapura yang luar biasa berani melawan tekanan negara mana pun ketika menyangkut perkara narkoba.
Di mata publik Australia, nama Yudhoyono kini harum semerbak. Ia kebanjiran puja-puji, dianggap sebagai teman yang hebat karena bermurah hati mengurangi hukuman Corby. Namun, di lain sisi, SBY telah menggoreskan luka teramat perih bagi rasa keadilan rakyatnya sendiri.
Grasi untuk Corby merupakan angin segar bagi para bandar untuk terus menjadikan Indonesia sebagai surga narkoba. Sungguh menyakitkan!http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/24/ArticleHtmls/EDITORIAL-Grasi-untuk-Corby-24052012001022.shtml?Mode=1
[Koran-Digital] Paul Craig Roberts: "The Global War on Terrorism" - Are Americans Catching On, Waking Up, Unplugging?
"The Global War on Terrorism": Are Americans Catching On, Waking Up,
Unplugging?
By Dr. Paul Craig Roberts
Global Research, May 19, 2012
paulcraigroberts.com
URL of this article: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30930
In response to the question in the title I can report that most of my
readers are. Almost everyone got the point of the last column. They see
the absurdity of the government's claim that the identity of the tough,
macho Navy Seals, who allegedly murdered Osama bin Laden, has to be kept
secret in order to protect our fierce warriors from reprisals from
Muslim terrorists, while those government officials responsible for the
torture and deaths of large numbers of Muslims can walk around, identity
known, unprotected and safe.
A few members of Congress are also awake, but not very many. Indeed, we
are losing two of the most aware--Dennis Kucinich and Ron Paul. Kucinich
was redistricted in order to get rid of his independent voice. He
carried 75% of the votes from that part of his old district that was
included in his new one, but the new voters lacked the intelligence to
vote for him. Ron Paul, in our time of tribulation, tried for the
Republican presidential nomination on a platform of saving the US
Constitution, but those who voted in Republican primaries weren't
interested in saving the US Constitution.
Now we are down to US Rep. Walter Jones. Initially, Jones was a member
of the warmonger crowd. He was angered when the French government cast
doubt on the George W. Bush regime's reasons for the need for war in
Afghanistan and Iraq. Jones
said at that time that he was renaming French Fries "Freedom Fries."
Jones unplugged from the Matrix and has been sentient for some time.
Recently the tyrant Obama and the government operative Panetta, a
political whore who has been in a variety of government positions and is
currently Secretary of Warmongering, announced publicly that, the US
Constitution notwithstanding, the executive branch no longer needed the
authority of Congress to go to war. In our globalist existence, the
authority for the US to initiate hostilities against another country
comes from the UN, declared Obama and Panetta. If the executive branch
can persuade or bribe the UN to give a war OK, Congress is no longer
relevant.
This was too much for the awakened US Rep. Walter Jones. He has
introduced House Congressional Resolution 107, which clearly states that
the president's use of US military in an act of aggression without the
consent of Congress is an impeachable offense.
There is absolutely no question whatsoever that Rep. Jones is correct.
However, you can bet that the Obama regime already has a John Yoo-type
hireling busy at work in the Department of Justice (sic) writing a legal
memo that the US Constitution gives no authority to Congress to declare war.
A person would think that members of Congress would flock to Rep. Jones'
resolution.
After all, it is Congress' own power that is on the line. Normally,
organizations defend their own power. Strangely, the US Congress has not
defended its power since Roosevelt's "New Deal in the 1930s. Because of
the crisis of the Great Depression, Congress gave up its law-making
powers to the executive agencies created by Roosevelt to run the
country. Congress pretends to still be in control by having "oversight"
over the ruling executive cabinet departments and agencies. Cabinet
secretaries, assistant sectaries, and CIA directors have to go testify
and be questioned before congressional committees and all that, like the
Federal Reserve chairman who has unaccountable power over interest rates
and inflation, but the laws are made by the executive branch. Ever since
the 1930s, when Congress passes a law it is merely an authorization for
some executive branch agency to define the law by writing the
regulations. As the executive agency also enforces the regulations, we
have the beginnings of tyranny as the same agency both makes the law and
enforces it. (See, for example, Paul Craig Roberts and Lawrence M.
Stratton, The Tyranny of Good Intentions, Ch. 11, "Abdicating
Legislative Power.")
The roots of tyranny in America go back to the 1930s and even further
back to President Lincoln. The decline of Congress, which was created by
the Founding Fathers to be a powerful political institution, has been a
long term process. However, in recent years the decline of Congress'
power and relevance has accelerated. The Democrats are as responsible
for this as Republicans. If US law had been enforced, and Democrats
could have enforced the law, George W. Bush and essentially the entirety
of his appointees would be in federal prison.
But the Democrats sacrificed the people's power over government in order
that the executive branch could protect us from a terrorism for which no
evidence exists. No terrorist events have occurred since September 11,
2001, except for FBI orchestrated plots that "never endangered the
public." As for the government's 9/11 story, thousands of experts have
their doubts.
So, the US Constitution has simply been discarded on the basis of fear.
First, the fear of the Great Depression, and secondly, the fear of
Muslim Terrorism.
The United States of America is the Constitution. If the Constitution no
longer exists as an enforceable document taken seriously by political
elites, the United States no longer exists. Some other entity has taken
its place.
Think about that. Describe to yourself the characteristics of this new
entity. This will be easier for older people than for the young, who
have been born into the new tyranny.
For the young, tyranny is all they know. For the young, tyranny is normal.
How old does a person have to be to remember when you boarded an
airliner without any security? In previous columns I have pointed out
the tiny, essentially insignificant infractions, that led to the
resignation of President Richard Nixon in order to avoid impeachment.
Compared to Bush or Obama, Nixon was flawless in his observation of US
law and the US Constitution. No one of my generation can possibly
imagine Nixon saying that the UN could replace Congress' authority to
initiate war, or that he could strip US citizens of their liberty and
lives on suspicion alone without evidence or due process of law, simply
on the basis of executive decree. All Nixon did was to lie about when he
learned of a burglary of which he had no prior knowledge and no involvement.
The loss of our liberty is where we are today. Rep. Jones wants to
retrieve Congress' war-making power. He says that those americans who
wish to support this goal should inform their Senators and
Representative and local newspaper of this fact. He provides the
telephone number of the congressional switchboard which can connect you
to the three offices that, allegedly, represent you.
The number is 202 224-3121.
As you know, I keep trying, and so must we all. If we don't keep trying,
it means we accept our loss of our liberty and accountable government.
If we give in now, what was the point of resisting the Soviet threat,
other than profits and power for the military/security complex?
The US government and its media whores, presstitutes as Gerald Celente
calls them, show increasing contempt for the intelligence, or lack
thereof, of the american public. Even americans spaced out on alcohol,
drugs, junk food, television and sports events remember the name Osama
bin Laden. This person, formerly an operative of the US government
against the Soviet Union, was, we were told, the embodiment of total
evil. He was responsible for 9/11.
President George W. Bush declared that Afghanistan's refusal (apparently
another Bush regime lie) to deliver Osama, the alleged (no proof)
perpetrator of 9/11, to US authorities was the justification for
attacking Afghanistan, a country at that time, as now, with two separate
governments at war with one another. Shortly thereafter, Osama became,
magically, the reason to invade Iraq, an old US ally who had attacked
the government of the Iranian Revolution at Washington's behest.
Suddenly america's Iraqi ally had nonexistent "weapons of mass
destruction" that threatened american cities, in the words of Bush's
moronic National Security Advisor, with "mushroom clouds."
How did all this absurdity occur? Yes, what Gerald Celente aptly
designates as "the presstitute media" played a role. However, the whores
were serving their customers, which are the government and private
interests that benefit from war. The American public could have rejected
the spin, but they put yellow ribbon decals on their SUVs and supported
the troops.
If americans were puzzled when the US government abandoned its position
that Osama bin Laden was responsible for 9/11 and announced a new
"mastermind," Khalid Sheikh Mohammed, the presstitutes didn't mention
it. Khalid Sheikh Mohammed was designated the "mastermind of 9/11"
because the US government had in custody this hapless individual,
perhaps sold to them by warlords for the bounty paid for "terrorists."
There's no good in having a mastermind of 9/11 whom you cannot catch. So
Khalid Sheikh Mohammed became the Mastermind of 9/11.
Once designated the Mastermind, the CIA torturers went to work on him,
illegally, of course, but who cares, here was the Mastermind of 9/11.
After Khalid Sheikh Mohammed was water-boarded 183 times with the only
evidence against him being coerced self-incrimination, both the former
chief US prosecutor at Guantanamo, Colonel Morris Davis, and Admiral
Donald Guter, Judge Advocate General of the US Navy, dismissed the
Guantanamo military tribunal trials as show trials or "circuses."
Indeed, the american trials of alleged "terrorists" are even less lawful
than Stalin's show trials of the Bolsheviks, who created the Russian
Revolution in 1917, and Hitler's trials of the German military who
attempted to assassinate him in order to save Germany from destruction.
When america's own chief military prosecutors denounce trials of
alleged "terrorists," the media and the public should take notice. But
not in america where the government believes its own lies as fervently
as the brainwashed public believes the presstitute media
Astonishingly, before a show trial could dispatch Khalid Sheikh Mohammed
as the Mastermind of 9/11, the US government has produced a new culprit.
It was not Osama bin Laden nor Sheikh Mohammed, but Iran that is
responsible for 9/11. In a US federal court judgment issued in December
2011, Iran was found guilty of the 9/11 attacks.
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=30777
So who is responsible for 9/11? If not bin Laden, why did the Navy Seals
allegedly murder him? If not Sheikh Mohammed, why is he being put on
trial after being tortured for years?
The answer is that the criminals in Washington, who control our lives,
no longer care about any of their previous propaganda. They now want to
attack another country on totally false pretenses, as does the extreme
right-wing Israeli government, the cancer of the Middle East
Some of the Israeli military brass and much of the Israeli
security/intelligence brass oppose an attack on Iran as an act of
insanity. Yet, little, if any of the Israeli opposition to war has been
reported in the US presstitute media. In order to negate internal
opposition, the Israeli prime minister has formed a unity government
with the main opposition party, as AIPAC stampedes the US Congress into
voting for war with Iran.
http://news.antiwar.com/2012/05/17/house-bill-shifting-red-line-for-war-on-iran-passes-overwhelmingly/
If the unaware American population can be programmed to believe that
Iran is the 9/11 culprit, then Washington can initiate yet another war
that enriches the military/security complex with money and power.
Will bin Laden's family now sue Washington for blaming Osama for an
offense which Washington now acknowledges he was not guilty? Will Sheikh
Mohammed be found guiltless, because a US federal court now says it was
Iran that was responsible for 9/11?
These would be the results if america had a justice system that was
independent of the needs of the political elites and the private
interests that they serve. But today in america the ruling interests
produce by hook or crook justifications for war that serve the power and
profit of the military/security complex. Whatever the mainstream media
tells you serves this interest.
So, how do we rescue America from its government and from the corrupt
media that serves as a Ministry of Truth for a corrupt government?
Online Marketing by
Constant Contact(R)
www.constantcontact.com
GLOBAL RESEARCH | PO Box 55019 | 11 Notre-Dame Ouest | Montreal | QC |
H2Y 4A7 | Canada
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Unplugging?
By Dr. Paul Craig Roberts
Global Research, May 19, 2012
paulcraigroberts.com
URL of this article: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30930
In response to the question in the title I can report that most of my
readers are. Almost everyone got the point of the last column. They see
the absurdity of the government's claim that the identity of the tough,
macho Navy Seals, who allegedly murdered Osama bin Laden, has to be kept
secret in order to protect our fierce warriors from reprisals from
Muslim terrorists, while those government officials responsible for the
torture and deaths of large numbers of Muslims can walk around, identity
known, unprotected and safe.
A few members of Congress are also awake, but not very many. Indeed, we
are losing two of the most aware--Dennis Kucinich and Ron Paul. Kucinich
was redistricted in order to get rid of his independent voice. He
carried 75% of the votes from that part of his old district that was
included in his new one, but the new voters lacked the intelligence to
vote for him. Ron Paul, in our time of tribulation, tried for the
Republican presidential nomination on a platform of saving the US
Constitution, but those who voted in Republican primaries weren't
interested in saving the US Constitution.
Now we are down to US Rep. Walter Jones. Initially, Jones was a member
of the warmonger crowd. He was angered when the French government cast
doubt on the George W. Bush regime's reasons for the need for war in
Afghanistan and Iraq. Jones
said at that time that he was renaming French Fries "Freedom Fries."
Jones unplugged from the Matrix and has been sentient for some time.
Recently the tyrant Obama and the government operative Panetta, a
political whore who has been in a variety of government positions and is
currently Secretary of Warmongering, announced publicly that, the US
Constitution notwithstanding, the executive branch no longer needed the
authority of Congress to go to war. In our globalist existence, the
authority for the US to initiate hostilities against another country
comes from the UN, declared Obama and Panetta. If the executive branch
can persuade or bribe the UN to give a war OK, Congress is no longer
relevant.
This was too much for the awakened US Rep. Walter Jones. He has
introduced House Congressional Resolution 107, which clearly states that
the president's use of US military in an act of aggression without the
consent of Congress is an impeachable offense.
There is absolutely no question whatsoever that Rep. Jones is correct.
However, you can bet that the Obama regime already has a John Yoo-type
hireling busy at work in the Department of Justice (sic) writing a legal
memo that the US Constitution gives no authority to Congress to declare war.
A person would think that members of Congress would flock to Rep. Jones'
resolution.
After all, it is Congress' own power that is on the line. Normally,
organizations defend their own power. Strangely, the US Congress has not
defended its power since Roosevelt's "New Deal in the 1930s. Because of
the crisis of the Great Depression, Congress gave up its law-making
powers to the executive agencies created by Roosevelt to run the
country. Congress pretends to still be in control by having "oversight"
over the ruling executive cabinet departments and agencies. Cabinet
secretaries, assistant sectaries, and CIA directors have to go testify
and be questioned before congressional committees and all that, like the
Federal Reserve chairman who has unaccountable power over interest rates
and inflation, but the laws are made by the executive branch. Ever since
the 1930s, when Congress passes a law it is merely an authorization for
some executive branch agency to define the law by writing the
regulations. As the executive agency also enforces the regulations, we
have the beginnings of tyranny as the same agency both makes the law and
enforces it. (See, for example, Paul Craig Roberts and Lawrence M.
Stratton, The Tyranny of Good Intentions, Ch. 11, "Abdicating
Legislative Power.")
The roots of tyranny in America go back to the 1930s and even further
back to President Lincoln. The decline of Congress, which was created by
the Founding Fathers to be a powerful political institution, has been a
long term process. However, in recent years the decline of Congress'
power and relevance has accelerated. The Democrats are as responsible
for this as Republicans. If US law had been enforced, and Democrats
could have enforced the law, George W. Bush and essentially the entirety
of his appointees would be in federal prison.
But the Democrats sacrificed the people's power over government in order
that the executive branch could protect us from a terrorism for which no
evidence exists. No terrorist events have occurred since September 11,
2001, except for FBI orchestrated plots that "never endangered the
public." As for the government's 9/11 story, thousands of experts have
their doubts.
So, the US Constitution has simply been discarded on the basis of fear.
First, the fear of the Great Depression, and secondly, the fear of
Muslim Terrorism.
The United States of America is the Constitution. If the Constitution no
longer exists as an enforceable document taken seriously by political
elites, the United States no longer exists. Some other entity has taken
its place.
Think about that. Describe to yourself the characteristics of this new
entity. This will be easier for older people than for the young, who
have been born into the new tyranny.
For the young, tyranny is all they know. For the young, tyranny is normal.
How old does a person have to be to remember when you boarded an
airliner without any security? In previous columns I have pointed out
the tiny, essentially insignificant infractions, that led to the
resignation of President Richard Nixon in order to avoid impeachment.
Compared to Bush or Obama, Nixon was flawless in his observation of US
law and the US Constitution. No one of my generation can possibly
imagine Nixon saying that the UN could replace Congress' authority to
initiate war, or that he could strip US citizens of their liberty and
lives on suspicion alone without evidence or due process of law, simply
on the basis of executive decree. All Nixon did was to lie about when he
learned of a burglary of which he had no prior knowledge and no involvement.
The loss of our liberty is where we are today. Rep. Jones wants to
retrieve Congress' war-making power. He says that those americans who
wish to support this goal should inform their Senators and
Representative and local newspaper of this fact. He provides the
telephone number of the congressional switchboard which can connect you
to the three offices that, allegedly, represent you.
The number is 202 224-3121.
As you know, I keep trying, and so must we all. If we don't keep trying,
it means we accept our loss of our liberty and accountable government.
If we give in now, what was the point of resisting the Soviet threat,
other than profits and power for the military/security complex?
The US government and its media whores, presstitutes as Gerald Celente
calls them, show increasing contempt for the intelligence, or lack
thereof, of the american public. Even americans spaced out on alcohol,
drugs, junk food, television and sports events remember the name Osama
bin Laden. This person, formerly an operative of the US government
against the Soviet Union, was, we were told, the embodiment of total
evil. He was responsible for 9/11.
President George W. Bush declared that Afghanistan's refusal (apparently
another Bush regime lie) to deliver Osama, the alleged (no proof)
perpetrator of 9/11, to US authorities was the justification for
attacking Afghanistan, a country at that time, as now, with two separate
governments at war with one another. Shortly thereafter, Osama became,
magically, the reason to invade Iraq, an old US ally who had attacked
the government of the Iranian Revolution at Washington's behest.
Suddenly america's Iraqi ally had nonexistent "weapons of mass
destruction" that threatened american cities, in the words of Bush's
moronic National Security Advisor, with "mushroom clouds."
How did all this absurdity occur? Yes, what Gerald Celente aptly
designates as "the presstitute media" played a role. However, the whores
were serving their customers, which are the government and private
interests that benefit from war. The American public could have rejected
the spin, but they put yellow ribbon decals on their SUVs and supported
the troops.
If americans were puzzled when the US government abandoned its position
that Osama bin Laden was responsible for 9/11 and announced a new
"mastermind," Khalid Sheikh Mohammed, the presstitutes didn't mention
it. Khalid Sheikh Mohammed was designated the "mastermind of 9/11"
because the US government had in custody this hapless individual,
perhaps sold to them by warlords for the bounty paid for "terrorists."
There's no good in having a mastermind of 9/11 whom you cannot catch. So
Khalid Sheikh Mohammed became the Mastermind of 9/11.
Once designated the Mastermind, the CIA torturers went to work on him,
illegally, of course, but who cares, here was the Mastermind of 9/11.
After Khalid Sheikh Mohammed was water-boarded 183 times with the only
evidence against him being coerced self-incrimination, both the former
chief US prosecutor at Guantanamo, Colonel Morris Davis, and Admiral
Donald Guter, Judge Advocate General of the US Navy, dismissed the
Guantanamo military tribunal trials as show trials or "circuses."
Indeed, the american trials of alleged "terrorists" are even less lawful
than Stalin's show trials of the Bolsheviks, who created the Russian
Revolution in 1917, and Hitler's trials of the German military who
attempted to assassinate him in order to save Germany from destruction.
When america's own chief military prosecutors denounce trials of
alleged "terrorists," the media and the public should take notice. But
not in america where the government believes its own lies as fervently
as the brainwashed public believes the presstitute media
Astonishingly, before a show trial could dispatch Khalid Sheikh Mohammed
as the Mastermind of 9/11, the US government has produced a new culprit.
It was not Osama bin Laden nor Sheikh Mohammed, but Iran that is
responsible for 9/11. In a US federal court judgment issued in December
2011, Iran was found guilty of the 9/11 attacks.
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=30777
So who is responsible for 9/11? If not bin Laden, why did the Navy Seals
allegedly murder him? If not Sheikh Mohammed, why is he being put on
trial after being tortured for years?
The answer is that the criminals in Washington, who control our lives,
no longer care about any of their previous propaganda. They now want to
attack another country on totally false pretenses, as does the extreme
right-wing Israeli government, the cancer of the Middle East
Some of the Israeli military brass and much of the Israeli
security/intelligence brass oppose an attack on Iran as an act of
insanity. Yet, little, if any of the Israeli opposition to war has been
reported in the US presstitute media. In order to negate internal
opposition, the Israeli prime minister has formed a unity government
with the main opposition party, as AIPAC stampedes the US Congress into
voting for war with Iran.
http://news.antiwar.com/2012/05/17/house-bill-shifting-red-line-for-war-on-iran-passes-overwhelmingly/
If the unaware American population can be programmed to believe that
Iran is the 9/11 culprit, then Washington can initiate yet another war
that enriches the military/security complex with money and power.
Will bin Laden's family now sue Washington for blaming Osama for an
offense which Washington now acknowledges he was not guilty? Will Sheikh
Mohammed be found guiltless, because a US federal court now says it was
Iran that was responsible for 9/11?
These would be the results if america had a justice system that was
independent of the needs of the political elites and the private
interests that they serve. But today in america the ruling interests
produce by hook or crook justifications for war that serve the power and
profit of the military/security complex. Whatever the mainstream media
tells you serves this interest.
So, how do we rescue America from its government and from the corrupt
media that serves as a Ministry of Truth for a corrupt government?
Online Marketing by
Constant Contact(R)
www.constantcontact.com
GLOBAL RESEARCH | PO Box 55019 | 11 Notre-Dame Ouest | Montreal | QC |
H2Y 4A7 | Canada
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Langganan:
Postingan (Atom)