[Koran-Digital] Nadia S. Mohammad: Akhir dari pengawasan berdasar ras dan agama di Amerika?

Akhir dari pengawasan berdasar ras dan agama di Amerika?

oleh Nadia S. Mohammad

18 Mei 2012



New York, New York –Saat publik Amerika membaca satu lagi berita tentang

pengawasan ketat pemerintah terhadap masyarakat Muslim Amerika, menarik

untuk mengetahui bahwa untuk pertama kalinya sejak serangan 11

September, Komite Peradilan Senat AS, bersama berbagai lembaga

legislatif negara bagian dan badan pemerintah pusat, tengah berupaya

mengatasi keresahan publik yang sudah begitu lama terhadap tindakan

pengawasan berdasar ras atau agama tertentu – sebuah praktik aparat

penegak hukum yang semata bersandar pada ras, agama atau etnis seseorang

untuk menentukan kemungkinan munculnya tindak kejahatan. Dengan berbagai

perkembangan baru-baru ini, apakah kita akhirnya melihat awal dari

berakhirnya pengawasan berdasar ras dan agama di Amerika?



Sebuah sesi dengar pendapat Senat tentang pengawasan berdasar ras, yang

diprakarsai oleh Senator Illinois, Richard Durbin, berlangsung bersamaan

dengan rancangan undang-undang yang didukung Durbin, "Undang-Undang

Penghentian Pengawasan Berdasar Ras 2011" (ERPA), pada 17 April.

Pengawasan berdasar ras dan agama telah menjadi isu yang sangat sensitif

bagi orang Amerika Muslim dalam dasawarsa terakhir, meskipun juga

berdampak pada banyak kelompok ras, etnis dan agama minoritas lain di

Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sebagian orang menganggap bahwa

semua orang keturunan Asia Selatan atau Arab adalah Muslim, dan bahwa

Muslim itu berbahaya – yang membuat orang-orang Muslim diawasi. Praktik

semacam ini melanggar hak konstitusional atas perlakuan setara di bawah

hukum; selain itu, pengawasan berdasar ras dan agama tidak efektif

karena didasarkan pada asumsi yang tak bisa diandalkan tentang kelompok

minoritas, dan bukannya pada riwayat perilaku kejahatan.



ERPA juga akan memberi pelatihan tambahan untuk membantu aparat penegak

hukum, pegawai pemerintah dan kelompok-kelompok pengawasan keamanan

lingkungan untuk menghindari penggunaan taktik semacam itu.



Perdebatan politik tentang keefektifan pengawasan berdasar ras dan agama

oleh penegak hukum sudah berlangsung sejak beberapa dasawarsa lalu.

Menariknya, terakhir kali masalah ini mendapat perhatian politis yang

besar dari masyarakat, adalah ketika Presiden George W. Bush, pada

Februari 2001, menyatakan bahwa pengawasan berdasar ras adalah "salah

dan kita akan menghentikannya di Amerika." Ia bahkan mengatakan bahwa

menghentikan praktik pengawasan berdasar ras tidak akan mengorbankan

keamanan.



Lalu terjadilah serangan 11 September dan apa yang pernah Bush katakan

"salah" menjadi skuatu hal benar yang bisa dimaafkan atas nama keamanan

nasional. "Dalam trauma nasional menyusul 11 September, kebebasan sipil

berhadap-hadapan dengan keamanan nasional," kata Senator Durbin, dan

terlampau sering janji keamanan nasional lebih dipentingkan, dan

mengorbankan orang Amerika Muslim dan orang-orang Amerika lainnya yang

berpenampilan seperti Muslim.



Dengar pendapat ERPA terjadi saat pengawasan ras dan agama tengah secara

aktif ditentang di sepenjuru negeri. Sejumlah pembela hak sipil dan

anggota legislatif telah menyerukan investigasi dan pengawasan

nonpartisan independen terhadap Kepolisian New York (NYPD), setelah

diberitakan bahwa NYPD secara sistematis mengintai orang-orang Amerika

Muslim dan minoritas etnis tertentu di daerah tersebut tanpa sebab yang

jelas.



Setelah beberapa polisi ditahan karena secara ilegal mengawasi dan

melecehkan orang-orang Hispanik di Connecticut, para anggota legislatif

negara bagian mengeluarkan sebuah rancangan undang-undang khusus yang

melarang "pencekalan, penahanan atau pencarian terhadap siapapun" hanya

karena "ras, warna kulit, etnis, usia, gender atau orientasi seksual."



Adanya penggalangan akar rumput selama beberapa dasawarsa juga telah

memungkinkan berbagai kelompok hak sipil untuk memberi berbagai

perangkat dan teknologi yang lebih baik bagi public untuk memberdayakan

diri mereka ketika menghadapi pelecehan oleh penegak hukum. Sikh

Coalition, misalnya, baru-baru ini meluncurkan sebuah aplikasi telepon

genggam yang memungkinkan orang-orang yang bepergian untuk langsung

menyampaikan keluhan ke pemerintah jika mereka merasa diawasi secara

tidak wajar. Selanjutnya, kelompok-kelompok ini telah mampu membantu

organisasi advokasi dan legislator dengan memberikan pada mereka

penilaian yang lebih baik tentang jangkauan dan ketidakefektifan

pengawasan berdasar ras dan agama.



Beberapa badan pemerintah pusat, setelah mendapat tekanan publik, tengah

melakukan langkah-langkah untuk mencegah praktik diskriminatif

organisasional. Baik militer maupun FBI telah memprakarsai

langkah-langkah untuk meninjau ulang bahan-bahan pelatihan, lantaran

berita-berita tentang penggunaan bahan-bahan yang sarat Islamofobia.

Bulan lalu, Panglima Militer AS memerintahkan peninjauan ulang seluruh

bahan pelatihan militer untuk memastikan tidak mengandung konten yang

bernada Islamofobia. Bulan ini, FBI menggelar lokakarya bertajuk

"Memerangi Islamofobia: Kebenaran dan Mitos tentang Islam".



Kendati sulit untuk menuturkan, dalam hal ini, apa yang menjadi standar

baik militer ataupun FBI dalam menentukan apa yang merupakan bahan yang

mengandung Islamofobia, upaya untuk memasukkan standar yang lebih baik

merupakan sebuah langkah kecil untuk maju.



Diloloskannya ERPA akan menjadi sebuah capaian penting di tingkat

nasional, namun memperbaiki kerusakan selama beberapa dasawarsa akibat

pengawasan berdasar rasial dan agama akan menjadi sebuah proses panjang.

Ini hanya permulaan — untuk maju, makin banyak legislator dan badan

penegak hukum yang juga perlu secara kritis membahas praktik dan bahan

acuan yang diskriminatif sembari membuka kemungkinan adanya transparansi

yang lebih baik. Para aparat penegak hukum pusat dan daerah akan

membutuhkan pelatihan untuk lebih memahami dan mengawasi potensi

perilaku kriminal dengan menggunakan praktik-praktik yang lebih efektif

dibanding pengawasan ras.



Dalam mengakhiri pengawasan berdasar ras dan agama serta memastikan

bahwa hak-hak sipil kita dilindungi, penting untuk mengingat bahwa kita

tidak sedang mengorbankan keamanan kita; alih-alih, kita tengah menjamin

keselamatan kita dan membangun hubungan kerja yang lebih kuat antara

penegak hukum dan para warga masyarakat.



###



* Nadia S. Mohammad ialah seorang redaktur rekanan AltMuslimah.com. Anda

bisa mengikutinya lewat Twitter di @nadiasmo. Artikel ini ditulis untuk

Kantor Berita Common Ground (CGNews).



Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 18 Mei 2012,

www.commongroundnews.org

Telah memperoleh izin publikasi.



--

"One Touch In BOX"



To post : koran-digital@googlegroups.com

Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com



"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus



Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun

- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu

- Hindari ONE-LINER

- POTONG EKOR EMAIL

- DILARANG SARA

- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau

Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------

"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.

"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.