[Koran-Digital] 2014, partai tengah sodorkan 9 calon presiden. "Tak perlu dagang sapi lagi"

2014, partai tengah sodorkan 9 calon presiden. "Tak perlu dagang sapi lagi"



"Kita ikut melakukan revisi ini. Alasannya, dengan pengetatan yang

sekarang ini terlalu ketat sehingga hanya dua atau tiga pasangan capres

saja yang bisa maju. Terkesan menutup peluang bagi munculnya calon

presiden lain yg lebih diharapkan oleh rakyat, tetapi tidak akan

berpeluang karena tertutup ketatnya batas ambang tersebut," kata Martin

Hutabarat di Jakarta, Rabu (16/5).







PEMILIHAN Presiden (Pilres) masih dua tahun ke depan, tapi wacana jumlah

calon presiden yang bakal bertarung pada 2014 terus dihembuskan Partai

Demokrat.



Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 mencoba tawar-menawar. Ambang

batas Presidential Threshold (PT) 20% atau 15%. Monggo! Kalau besaran

ambang batas 20%, calon presiden maksimal lima orang. Batas 15% memberi

peluang enam calon presiden untuk bertarung.



Wacana tersebut ditiupkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat,

Saan Mustopa. "Usulan Partai Demokrat sama dengan persyaratan

Presidential Threshold (PT) pada Pemilu Presiden 2009 yakni 20 persen.

Namun, jika ada usulan agar diturunkan, Partai Demokrat masih bisa

menerimanya hingga 15 persen."



Tawaran Demokrat segera ditepis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang

memilih 'jalan damai' dengan memberi peluang kepada sembilan partai di

parlemen untuk mengusung calon dari tiap partai.



"Perlu didorong agar partai tengah untuk mengusung capres sendiri. Bila

ada 9 parpol yang lolos di parlemen, maka semua partai itu bisa

mengusung capres," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di gedung DPR

Jakarta, Rabu (16/5).



Hindari daging sapi

Menurut Anis, PKS akan mengupayakan syarat mengusung calon presiden atau

Presidential Threshold dimudahkan. Artinya, sama dengan persyaratan

ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dalam perolehan kursi di

parlemen.



"Menurut saya, syarat mengusung capres disamakan saja dengan PT. PKS

akan dorong syarat itu saat pembahasan RUU Pemilihan Presiden," ucap dia.



Persamaan syarat itu agar partai politik yang lolos Parliamentary

Threshold bisa mengusung kandidat presiden sendiri. Selain itu,

persyaratan yang mudah akan memberi pilihan luas kepada masyarakat.



"Presiden atau pemimpin tergantung kepada figur. Kita mesti melihat

presiden dipilih rakyat, partai politik cuma provider. Ada partai besar

tapi tak punya calon, begitu sebaliknya. Jadi tak perlu dagang sapi lagi."



Kandidat alternatif

Pendapat senada dikemukakan petinggi Partai Gerakan Indonesia Raya

(Gerindra). Anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat menilai

persyaratan Presidential Threshold terlampau berat.



"Kita ikut melakukan revisi ini. Alasannya, dengan pengetatan yang

sekarang ini terlalu ketat sehingga hanya dua atau tiga pasangan capres

saja yang bisa maju. Terkesan menutup peluang bagi munculnya calon

presiden lain yg lebih diharapkan oleh rakyat, tetapi tidak akan

berpeluang karena tertutup ketatnya batas ambang tersebut," kata Martin

Hutabarat di Jakarta, Rabu (16/5).



Pilihan ideal, menurut Martin, adalah menerapkan Presidential Threshold

seperti halnya Parliamentary Threshold di ambang batas 3,5%. Tujuannya,

memberi peluang calon potensial dan rakyat mendapat peluang memilih

kepala negara dan kepala pemerintahan lebih banyak.



"Berapa idealnya? Gerindra akan berupaya mendorong revisi. Kalau tetap

15% atau 20% berarti menutup peluang pilihan alternatif," ungkap Martin.



Tidak demokratis

Suara penolakan kembali dilontarkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Petinggi Hanura, Syarifuddin Sudding mendorong tersusun UU Pemilihan

Presiden yang tidak membatasi hak seorang warga negara untuk menjadi

pemimpin.



Idealnya Presidential Threshold 3,5% pula? "Ya saya kira karena kita

telah sepakat dengan Parliamentary Threshold 3,5% artinya partai-partai

yang telah lolos berhak mengajukan calon presiden. Tanpa ada lgi

pembatasan dalam UU Pilres terhadap batas ambang presiden," ungkap

Syarifuddin.



Menurutnya, sangatlah tidak adil bagi partai politik yang memiliki wakil

di parlemen dan lolos Parliamentary Threshold 3,5% tapi peluang

kandidatnya 'dipasung' untuk mengikuti Pemilihan Presiden yang

mensyaratkan minimal 15%.



"Sungguh tidak adil. Alangkah eloknya membuka peluang yang sama kepada

semua partai," ungkap Syarifuddin.





http://gresnews.com/berita/politik/1117175-2014-partai-tengah-desak-9-kandidat-presiden-pks-jadi-tak-perlu-dagang-sapi-lagi



--

"One Touch In BOX"



To post : koran-digital@googlegroups.com

Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com



"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus



Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun

- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu

- Hindari ONE-LINER

- POTONG EKOR EMAIL

- DILARANG SARA

- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau

Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------

"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.

"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.