[Koran-Digital] EDITORIAL Pemilu Kada DKI yang Demokratis

Tidak boleh memilih berdasarkan isu primordial, apalagi dipengaruhi imingiming uang. Rakyat pemilih pada akhirnya menjadi penentu masa depan Jakarta."

GENDERANG pertarungan memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta resmi ditabuh. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan enam pasang kandidat Gubernur DKI sekaligus nomor urut mereka, akhir pekan lalu.

Pasangan calon berdasarkan nomor urut ialah (1) Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, (2) Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, (3) Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, (4) Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, (5) Faisal Basri-Biem Benyamin, dan (6) Alex Noerdin-Nono Sampono.

Ketika sebuah pertarungan dimulai, potensi konflik pun mengintai. Jakarta dengan berbagai kerumitan problemnya tentu saja menyimpan potensi konflik lebih besar daripada daerah lain dalam pemilu kada. Potensi konflik itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia bisa berubah menjadi bara api yang siap membakar Jakarta.

Jumlah pasangan yang bertarung terbilang banyak.
Semakin banyak kandidat yang bertarung, semakin besar pula potensi konflik.
Bisa jadi, potensi konflik semakin panjang karena sulit memenangi pertarungan dalam satu putaran saja.

Jakarta sering juga disebut sebagai Indonesia dalam bentuk mini. Berbagai etnik dari seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta. Isu-isu primordial sangat rawan menjadi amunisi pemicu konflik. Bukankah kampanye hitam bermuatan primordialisme sudah bertebaran di mana-mana?
Tidak ada yang menginginkan pemilu kada DKI berlangsung ricuh, apalagi rusuh. Konflik hanya akan menodai demokrasi. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan harus menjaga pemilu kada DKI berlangsung fair.

Para kandidat harus sportif. Mereka tidak boleh berbuat curang dan culas demi memenangi pertarungan. Mereka juga harus siap menang sekaligus siap kalah.

KPU harus bersikap adil. KPU tidak memihak salah satu kandidat. Yang tak kalah penting, KPU harus sungguhsungguh melaksanakan semua tahapan pemilu kada.

Badan Pengawas Pemilu dan lembaga swadaya masyarakat harus senantiasa aktif mengawasi jalannya pemilu kada.
Mereka harus segera melaporkan berbagai kecurangan dan pelanggaran kepada pihak berwenang.

Aparat keamanan juga jangan ragu-ragu memerkarakan segala bentuk pelanggaran pemilu kada. Jangan sampai ada pembiaran terhadap setiap pelanggaran sekecil apa pun.

Yang paling penting, rakyat pemilih wajib hukumnya menjatuhkan pilihan pada kandidat terbaik yang memiliki kapasitas menyelesaikan persoalan Jakarta. Kandidat yang memiliki visi besar dan kuat terhadap kepentingan publik.
Tidak boleh memilih berdasarkan isu primordial, apalagi dipengaruhi iming-iming uang. Rakyat pemilih pada akhirnya menjadi penentu masa depan Jakarta.

Jika para pemangku kepentingan menjalankan fungsi masing-masing, pemilu kada DKI mudah-mudahan berlangsung demokratis, jujur, adil, dan aman.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/14/ArticleHtmls/EDITORIAL-Pemilu-Kada-DKI-yang-Demokratis-14052012001043.shtml?Mode=1