[Koran-Digital] EDITORIAL Tugas Kabinet Jangan Disambi

Presiden boleh datang dan pergi. Menteri boleh pergi dan datang, tetapi pelayanan kabinet terhadap masyarakat tidak boleh terbengkalai.''

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mulai terganggu dengan elite partai politik yang duduk di kabinet. Terganggu karena para menteri itu bakal menghambat kinerja kabinet.

Tanda-tanda itu dikeluhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengantar ketika membuka rapat kabinet paripurna pada Kamis (10/5).

Menurut Presiden, masa kerja efektif kabinet tinggal dua tahun, yakni tahun ini dan tahun depan.

Kinerja maksimal pemerintahan, kata Yudhoyono, akan sulit dicapai pada 2014 karena waktu sebagian menteri tersita untuk melakukan kerja-kerja politik menghadapi Pemilu 2014.

Pernyataan Presiden itu mencerminkan adanya kegalauan. Presiden galau karena jika kinerja pemerintah terganggu, dia bisa dinilai gagal. Karena itu, beralasanlah Presiden mengharapkan para menteri dari parpol setia dan menjadikan tugas pemerintah an dan negara sebagai prioritas.

Kader partai yang duduk dalam kabinet bukanlah sembarangan. Mereka merupakan ketua umum partai, sekretaris jenderal, atau kader utama. Artinya, mereka tidak bisa begitu saja melepaskan tugas partai tatkala semakin dekat dengan pemilu.

Elite partai di kabinet pasti terlibat dalam berbagai manuver untuk meraih target partai.
Mereka akan giat melakukan agenda partai, yang belum tentu menjadi kerja pemerintah.
Di situlah terjadi hal-hal yang bisa melemahkan kinerja kabinet.

Itulah risiko yang harus diterima ketika membentuk kabinet obesitas yang didukung enam partai koalisi. Dari 34 menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, sebanyak 18 pos kementerian diisi orang partai dan sisanya nonpartai.

Para politikus di mana pun selalu haus kekuasaan. Mereka gencar bermanuver meraih dan mempertahankan kekuasaan. Pekerjaan menteri bisa dikesampingkan jika itu tidak mengikat mereka dalam pusaran kekuasaan.

Semestinya Presiden sejak awal paham bahwa bulan madu dengan partai koalisi hanya tiga tahun. Pada tahun ke-4 dan ke-5 sesama partai koalisi berubah menjadi seteru dalam rivalitas meraih simpati publik.

Kita ingatkan bahwa kinerja pemerintah dan efektivitas kabinet tidak boleh kendur hanya gara-gara konsentrasi para menteri dari parpol terkuras oleh agenda politik partai.
Kendurnya efektivitas kinerja pemerintah pasti merugikan negara, baik dalam konteks pelayanan terhadap publik maupun dalam pemborosan anggaran negara.

Presiden mestinya berani menegur menteri yang lebih peduli mengurus partai daripada mengurus negara. Tidak cukup dengan imbauan. Panggil mereka satu per satu agar tidak melakukan manuver politik yang mengganggu kinerja pemerintahan.

Jika Presiden yakin bahwa menteri dari parpol tidak bisa memelihara kinerja kabinet, copot saja mereka dari jabatan paling lambat akhir tahun ini.

Presiden boleh datang dan pergi. Menteri boleh pergi dan datang, tetapi pelayanan kabinet terhadap masyarakat tidak boleh terbengkalai.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/15/ArticleHtmls/EDITORIAL-Tugas-Kabinet-Jangan-Disambi-15052012001016.shtml?Mode=1