[Koran-Digital] Kemendikbud Berkukuh Lanjutkan UN

Mahkamah Agung memang memutuskan UN ditunda. Namun, Kemendikbud mendapat persetujuan DPR untuk melaksanakan UN.

MESKI ditentang berbagai pihak, K e m e n t e r i a n Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkukuh untuk melanjutkan pelaksanaan ujian nasional (UN) pada tahun-tahun mendatang. Hal itu dilakukan demi meningkatkan kualitas bangsa.

“Coba lihat, bagaimana semangat juang anak-anak kita. Tanpa ada UN mereka akan santai saja, toh pasti akan diluluskan juga oleh sekolah. Dengan adanya UN, minimal mereka akan berusaha untuk menguasai pelajaran yang di-UN-kan,” kata Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim di Jakarta, Jumat (18/5).

Musliar menyatakan hal itu menanggapi pemberitaan Media Indonesia Jumat (18/5).

Disebutkan, komunitas guru dan dosen Education Forum

dan Ikatan Guru Indonesia menilai Kemendikbud otoriter karena ngotot melanjutkan sejumlah kebijakan yang banyak ditentang publik, termasuk UN.

“Untuk maju, tidak mungkin menunggu semua orang setuju. Sebagai regulator, kami harus melakukan sesuatu. Yang mengatakan kami otoriter kan tidak semua orang. Kami diberi amanah untuk mengatur ke arah yang lebih baik,” tegas Musliar.

Mantan Rektor Universitas Andalas Padang itu menyatakan semua negara maju juga menerapkan UN. Adapun soal putusan Mahkamah Agung (MA) agar UN ditunda hingga tercapai pemerataan fasilitas pendidikan dan kualitas guru di penjuru Nusantara, Musliar menjelaskan MA meminta perbaikan.

“Nah, kita sudah lakukan perbaikan dan UN tetap digelar atas persetujuan DPR, artinya bukan hanya keinginan kami melainkan juga keinginan wakil rakyat,” ujarnya.

Musliar tidak menampik fakta bahwa fasilitas pendidikan belum sama di semua wilayah. Namun, menurutnya, hal itu tidak menjadi soal karena standar kelulusan UN tidak mematok nilai tinggi. “Hanya nilai 5,5 bukan 9. Masak tidak ada upaya untuk mencapai itu, toh ujian sekolah juga masuk penilaian, (kelulusan) tidak murni (ditentukan) UN saja,” paparnya.

Sebelumnya, Koordinator Education Forum Elin Driana menyatakan UN telah mereduksi kurikulum sehingga proses belajar mengajar semata-mata dititikberatkan pada pelajaran-pelajaran yang diujikan dalam UN.

‘’Isinya pun hanya hafalan.

Akhirnya, siswa lulus menjadi kuli yang tanpa nalar,” ujar Elin.

Ia menambahkan, negara-negara yang sistem pendidikannya maju telah lama meninggalkan metode evaluasi sejenis UN.

Senada, anggota Koalisi Pendidikan Retno Listyarti menyatakan sistem pendidikan yang mengedepankan hafalan, bukan ketajaman berpikir, membuat siswa menjadi pasif, seperti robot.

“Pendidikan seharusnya mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaan serta nurani. Pendidikan bukan sekadar menghafal,” cetus Retno yang juga guru SMA Negeri 13 Jakarta itu.

Ia juga menyinggung pelaksanaan UN yang sarat dengan manipulasi dan kecurangan yang sistemik.

Karena itulah, ia menentang keras rencana Kemendikbud menjadikan nilai UN sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri tahun depan.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/19/ArticleHtmls/Kemendikbud-Berkukuh-Lanjutkan-UN-19052012015002.shtml?Mode=1