[Koran-Digital] Penyelewengan BBM Capai 73%

   

Pemerintah akan mengundang empat gubernur yang mengancam menghentikan operasi tambang jika kuota BBM bersubsidi tidak ditambah. Jangan sampai bocor ke pertambangan dan perkebunan yang sudah maju. Kepala daerah harus ikut menjaga kuota."
Dipo Alam Sekretaris Kabinet

PENYELEWENGAN penggunaan BBM bersubsidi kian mengkha watirkan. Dari kuota yang ada, penggunaan yang sesuai dengan peruntukan dilaporkan hanya mencapai sekitar 27%. Sisanya sebesar 73% tidak jelas entah ke mana.

Staf Ahli Tata Ruang dan Wilayah Sekretariat Kabinet Surat Indrijono mengungkapkan fakta itu saat berbicara pada diskusi Wasiat Wamen ESDM di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, kemarin.

Surat mengatakan kebocoran sebesar 73% itu diduga digunakan untuk industri baik kecil, menengah, maupun besar. Kebocoran sudah terjadi sejak distribusi dimulai. Saat BBM bersubsidi dipasok dari depo Pertamina ke titik serah, ia menambahkan, sudah terjadi kebocoran 7%-10%.

“Sesampai di SPBU, transportasi darat yang menikmati BBM bersubsidi itu paling banyak mencapai 30%,“ kata Surat.

Menurutnya, kebocoran terjadi karena pemberlakuan titik serah di depo, bukan di penyalur terbawah, yakni SPBU.
Kuota Dalam kesempatan yang sama, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan ada korelasi antara daerah pertambangan-perkebunan dan membengkaknya kuota BBM bersubsidi.

Kuntoro menunjukkan data bahwa ada tiga daerah dengan kelebihan kuota paling besar, yakni Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, dan Riau. Ia pun menegaskan di ketiga daerah itu banyak terdapat perkebunan dan pertambangan.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menjadi moderator dalam diskusi itu mengatakan pemerintah pusat akan mengkaji apakah BBM bersubsidi di Kalimantan sudah didistribusikan kepada yang berhak atau ada penyelewengan. “Jangan sampai bocor ke pertambang an dan perkebunan yang sudah maju. Kepala daerah harus ikut menjaga kuota.“

Seusai sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pihaknya akan mengundang empat gubernur yang mengancam menghentikan operasi tambang jika tidak ada penambahan kuota BBM bersubsidi. “Nanti kita bicarakan bagaimana pengendalian, mengatasi ada kebocoran, karena banyak tambang dan perkebun an.
Siapa tahu di daerah itu tambang dan perkebunan banyak menggunakan BBM bersubsidi,“ tutur Hatta soal agenda pemanggilan keempat kepala daerah tersebut.

Pengamat perminyakan Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mendesak metode penghitungan kuota BBM bersubsidi ditata ulang untuk menghindari tindak penyelewengan penggunaannya.

Di sisi lain, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan pemerintah akan memberlakukan lima program penghematan energi mulai Juni 2012, bukan 23 Mei seperti disebutkan sebelumnya. (Atp/X-9)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/10/ArticleHtmls/Penyelewengan-BBM-Capai-73-10052012002012.shtml?Mode=1