[Koran-Digital] Pemerintah Tolak Tambah Kuota BBM

Selama Januari-April 2012, penyalahgunaan BBM mencapai Rp111,23 miliar.EMPAT gubernur di Kali mantan mengultimatum pemerintah pusat bila kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak ditambah hingga 31 Mei, produksi pertambangan akan dihentikan. Namun, pemerintah memastikan tidak akan memenuhi permintaan jatah alokasi tambahan BBM bersubsidi itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan tiap-tiap daerah telah diberi kuota sesuai dengan realisasi konsumsi tahun sebelumnya, untuk Kalimantan 2 juta kiloliter (kl). Tidak ada pengurangan jatah.

“Jadi, kepala daerah jangan ancam-mengancamlah. Kalau tambah di Kalimantan, di daerah lain harus dikurangi,” ujar Jero di sela-sela acara penandatanganan kesepakatan jual beli gas bumi di Kantor BP Migas, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, tidak ada daerah yang mendapat alokasi BBM bersubsidi sesuai dengan kemauan. Jika kebutuhan bahan bakar terus meningkat

akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi, jatah yang ada harus dipergunakan sebaik-baiknya.

Jero mengimbau para kepala daerah di Kalimantan memerangi penyelundupan dan penimbunan BBM bersubsidi yang banyak berlangsung di wilayah penghasil tambang terbesar di Tanah Air itu. “Ja ngan sampai

industri beli BBM bersubsidi di SPBU untuk masyarakat. Kalau diserap industri, bagaimana masyarakat mau cukup?“ Forum Gubernur Se-Kalimantan telah menyurati BP Migas, Kementerian ESDM, dan Komisi VII DPR. Dalam surat itu disebutkan jika penambahan kuota BBM bersubsidi tidak dikabulkan, Kalimantan sebagai penghasil tambang terbesar akan menghentikan produksi (Media Indonesia, 8/5).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan dengan jumlah penduduk hanya 5,6% dari total penduduk nasional, Kalimantan memberi kontribusi 9,8% terhadap produk domestik bruto nasional di triwulan I 2012. Hampir sepertiga (sekitar 28,5%) dari kontribusi itu dihasilkan sektor pertambangan dan galian, atau senilai Rp50 triliun per triwulan (sekitar Rp200 triliun per tahun).
Penyelewengan BBM Antrean BBM di Kalimantan masih panjang hingga kemarin.
Sejumlah wilayah, seperti Pemerintah Kabupaten Berau, Kaltim, bahkan memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Untuk kendaraan roda empat, pembelian dibatasi hanya Rp100 ribu dan kendaraan roda dua Rp20 ribu per hari. Di wilayah tersebut, premium di eceran dijual Rp8.000 per botol.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya pun bertemu di Jakarta, 26 April, membahas kelangkaan itu.

Senada dengan Jero Wacik, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Mi gas) Andi Noorsaman Someng menyatakan sulit bagi pemerintah untuk memenuhi permintaan tambahan kuota yang diminta daerah. Ia menuturkan pada APBN 2012, dengan alokasi kuota 40 juta kl, pemerintah memiliki 37,5 juta kl untuk disalurkan dan 2,5 juta kl sebagai cadangan.

Namun, dalam APBN-P 2012, kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kl bisa disalurkan seluruhnya sehingga tidak ada simpanan cadangan. Menu

rut Andi, tingginya disparitas harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi membuat penyelundupan BBM kian marak. Itu memicu kelangkaan di pasar. Temuan Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi yang diketuai BPH Migas menunjukkan penyalahgunaan BBM periode Januari-April 2012 mencapai Rp111,23 miliar.
(Mad/SY/DY/HK/NV/LD/X-7

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/09/ArticleHtmls/Pemerintah-Tolak-Tambah-Kuota-BBM-09052012001031.shtml?Mode=1